Berbagai penyelidikan menunjukkan Israel telah secara ekstensif menggunakan perangkat digital bernama Lavender dan Gospel untuk mengidentifikasi serta menargetkan warga Palestina di Gaza.
Riyadh, Suarathailand- Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran, Hossein Simaee Sarraf, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat mengubah kendali atas data menjadi kendali atas manusia dan menciptakan "diktator tak kasat mata", sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaannya dalam peperangan.
Saat berbicara di Forum Global UNESCO tentang Etika Kecerdasan Buatan (GFEAI 2026) di Riyadh pada hari Rabu, Simaee Sarraf menegaskan bahwa teknologi tidaklah netral dan memperingatkan bahwa AI dapat digunakan sebagai sarana penindasan.
"Kecerdasan buatan tidak bertindak secara adil dengan sendirinya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa algoritma terkadang dapat lebih banyak menghancurkan daripada menciptakan, dan platform dapat menjadi sumber kerugian alih-alih sarana pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan pun harus memiliki batasan; meskipun pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintah dan pihak yang berkuasa memang diperlukan, pemantauan terhadap perilaku, hubungan, dan niat warga biasa dapat menciptakan "diktator tak kasat mata".
"Saat ini, data digunakan dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bahkan berujung pada pembunuhan anak-anak," catat sang menteri, seraya mempertanyakan apakah platform AI dan pengembang teknologi harus memikul tanggung jawab atas cara sistem mereka digunakan.
Simaee Sarraf menunjukkan bahwa AI juga dapat digunakan "untuk mengidentifikasi dan menargetkan manusia secara presisi dengan rudal", yang memunculkan pertanyaan etis serius mengenai penerapan militernya.
Merujuk pada serangan terhadap sebuah sekolah di Iran selatan oleh AS yang menggunakan AI—yang mengakibatkan gugurnya 168 siswa dan guru—Simaee menyoroti bahwa masalah ini memerlukan pertimbangan mendalam dan solusi segera.
Sang menteri lebih lanjut memperingatkan bahwa AI dapat memperlebar ketimpangan yang ada, seraya mencatat bahwa kerangka kerja etis tidak hanya harus mencegah kerugian tetapi juga menjamin akses yang setara terhadap teknologi tersebut.
"Teknologi harus melayani kemanusiaan, dan kecerdasan buatan harus memperluas kebebasan manusia, bukan membatasinya," tegasnya, sembari menyerukan kepada negara-negara berkembang untuk membangun sistem AI yang sesuai dengan bahasa dan budaya mereka sendiri.
Ia menggarisbawahi bahwa prioritas terpenting kawasan saat ini adalah penghentian tindakan koersif sepihak dan terciptanya perdamaian; ia menyebut sanksi sebagai tindakan yang "tidak etis", sementara perdamaian dan keamanan dipandang sebagai kebutuhan etis.
Simaee juga menyatakan bahwa Iran memiliki universitas, peneliti, perusahaan berbasis pengetahuan, dan lembaga khusus yang kompeten, serta menekankan bahwa kapasitas-kapasitas ini harus disatukan melalui kerja sama yang lebih erat, pertukaran data, dan penggunaan infrastruktur secara bersama. Peringatannya muncul di tengah semakin sering digunakannya peperangan berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam operasi militer Tel Aviv dan Washington.
Berbagai penyelidikan menunjukkan bahwa Israel telah secara ekstensif menggunakan perangkat digital bernama Lavender dan Gospel untuk mengidentifikasi serta menargetkan warga Palestina di Gaza; di wilayah tersebut, rezim itu telah menewaskan lebih dari 73.000 orang dan melukai 173.000 lainnya.
Laporan juga mengaitkan teknologi pengawasan dan penargetan berbasis AI dengan agresi militer rezim tersebut di Lebanon, tempat pasukannya telah menewaskan 4.400 orang dan melukai 12.400 lainnya.
Selain itu, dalam rangkaian serangan AS-Israel terhadap Iran, sejumlah platform AI yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi besar—termasuk Microsoft, Apple, dan Amazon—dipadukan dengan citra satelit, radar, serta data drone dan komunikasi untuk menyusun gambaran situasi medan perang dan mendukung pengambilan keputusan terkait penargetan.
