"AS dan rezim Israel—bukan Iran—yang melancarkan perang agresi, dan Jerman gagal menunjukkan keberanian moral minimal sekalipun untuk mengecam hal itu," ujar Baqaei.
Teheran, Suarathailand- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, mengecam Kanselir Jerman Friedrich Merz atas retorikanya yang "sengaja dipelintir" terkait perang AS-Israel melawan Teheran.
Baqaei mematahkan pernyataan terbaru Merz yang menyinggung soal "perang" Iran, "program nuklir militer"-nya, serta "proxy" regionalnya.
Diplomat Iran tersebut menepis sebutan-sebutan itu sebagai rekayasa sengaja yang dirancang untuk menutupi kejahatan pihak agresor.
"AS dan rezim Israel—bukan Iran—yang melancarkan perang agresi, dan Jerman gagal menunjukkan keberanian moral minimal sekalipun untuk mengecam hal itu," ujar Baqaei, seraya menggunakan istilah "USrael" untuk menyoroti koordinasi erat dan tanggung jawab bersama antara Washington dan Tel Aviv.
Ia menolak pelabelan Barat yang menyebut gerakan perlawanan regional semata-mata sebagai "proxy".
"Pihak-pihak yang oleh Berlin disebut 'proxy' itu sebenarnya adalah aktor independen dengan tujuan dan perhitungan mereka sendiri yang jelas. Mereka berjuang demi penentuan nasib sendiri, kebebasan, dan martabat melawan pendudukan, agresi, dan penindasan," jelas juru bicara tersebut, merujuk pada faksi-faksi Poros Perlawanan di seluruh Asia Barat.
Pejabat Iran itu menegaskan kembali bahwa Teheran tidak memiliki program nuklir "militer", seraya menyebut tuduhan tersebut sebagai "kebohongan besar" rekayasa Israel yang kerap diulang-ulang oleh para pembela Tel Aviv di ibu kota-ibu kota Eropa untuk membenarkan tindakan perang.
Diplomat tersebut secara langsung menyoroti sikap historis Jerman, dengan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Berlin didorong oleh "kompleks rasa bersalah" yang keliru, yang membuat mereka secara membabi buta memanjakan pihak penindas dan membiarkan terjadinya kejahatan perang.
"Kawasan kami tidak seharusnya menanggung akibat dari kompleks rasa bersalah Jerman atau kebiasaan mereka memanjakan pihak penindas," kata Baqaei, seraya menambahkan, "Jerman tidak bisa mendanai atau mendukung 'pekerjaan kotor' lalu berlagak sebagai pejuang perdamaian dan penasihat moral."
Kecaman dari Teheran ini menyusul serangkaian pernyataan Merz, yang secara vokal mendukung serangan AS-Israel terhadap Republik Islam tersebut.
Sejak menjabat, Merz membingkai pemboman dahsyat terhadap infrastruktur Iran sebagai langkah yang diperlukan untuk "menetralisir ancaman regional" dan melindungi Israel, serta secara aktif menggaungkan pembenaran Tel Aviv atas pertumpahan darah tersebut.
Dalam berbagai pidato baru-baru ini, Merz membenarkan blokade laut dan serangan udara yang sedang berlangsung, sembari secara mencolok menolak untuk mengecam pembunuhan para pemimpin Iran ataupun penargetan lokasi-lokasi sipil.
Sebaliknya, ia berulang kali mendesak Teheran untuk membubarkan aliansi regionalnya dan menghentikan pengayaan nuklir, yang pada praktiknya memberikan perlindungan diplomatik bagi pihak agresor.
AS dan rezim Israel melancarkan gelombang agresi lainnya terhadap Iran pada akhir Februari, sekitar delapan bulan setelah melakukan serangan tanpa provokasi terhadap negara tersebut.
Selama perang berlangsung, AS dan rezim Israel membunuh Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, beserta para pejabat senior dan komandan militer, sementara ribuan warga sipil—termasuk perempuan dan anak-anak—juga gugur.
Iran segera membalas dengan meluncurkan rentetan rudal dan pesawat nirawak (drone) ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel, serta ke pangkalan dan kepentingan AS di seluruh kawasan.
Eskalasi tersebut pada akhirnya memaksa AS dan rezim Israel menyetujui gencatan senjata pada awal April, setelah operasi balasan Iran menimbulkan kerugian besar bagi pihak agresor.
Pada pertengahan Juni, presiden Iran dan Amerika Serikat, Masoud Pezeshkian dan Donald Trump, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri perang dan memulai proses diplomatik selama 60 hari guna menyelesaikan perbedaan di antara kedua belah pihak.
MoU tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang, namun Washington tak lama kemudian melanggar kesepakatan itu dengan tidak menghormati pengaturan Iran terkait Selat Hormuz.
Jalur perairan yang secara strategis sangat vital itu sebagian besar ditutup selama perang melawan Iran, sehingga sangat mengganggu lalu lintas maritim kawasan dan memberikan tekanan tambahan terhadap pengiriman energi.
Jalur tersebut masih ditutup, dan Iran telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pembukaannya kembali sampai Amerika Serikat memenuhi tuntutan yang telah diumumkan oleh Teheran. (Foto: Kanselir Jerman)
