Uni Eropa menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap kemajuan demokrasi di Thailand.
Bangkok, Suarathailand- Uni Eropa (UE) menyuarakan keprihatinan serius mengenai pembubaran Partai Move Forward (MFP) yang merupakan oposisi Thailand oleh Mahkamah Konstitusi. Uni Eropa menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap kemajuan demokrasi di negara tersebut.
Uni Eropa menyebut keputusan pengadilan tersebut sebagai kemunduran bagi pluralisme politik di Thailand, dan mencatat bahwa MFP memperoleh 14 juta suara dari 39 juta suara pada Pemilu 2023.
Tim pers European External Action Service menyatakan tidak ada sistem demokrasi yang dapat berfungsi tanpa adanya pluralitas partai dan kandidat.
Uni Eropa menekankan pembatasan apa pun terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi, khususnya melalui kegiatan partai politik, harus sejalan dengan standar internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Uni Eropa juga menegaskan kembali kesiapannya untuk meningkatkan keterlibatan dengan Thailand berdasarkan perjanjian kerja sama tahun 2022 yang berfokus pada pluralisme demokratis, kebebasan mendasar, dan hak asasi manusia.
Amnesty International menggambarkan keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dipertahankan dan mencatat bahwa keputusan tersebut menunjukkan penyalahgunaan hukum Thailand untuk mengintimidasi para kritikus.
Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia juga menyatakan keprihatinannya mengenai risiko serius keputusan tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Perdana Menteri Srettha Thavisin menyatakan optimisme bahwa MFP akan mengatasi gejolak politik ini. Ia menepis anggapan pembubaran partai akan melemahkan kubu oposisi.
Ekonom politik Somjai Phagaphasvivat berpendapat bahwa pembubaran tersebut kemungkinan besar tidak akan menimbulkan dampak buruk yang signifikan, karena MFP bukan bagian dari pemerintah dan investor mungkin sudah mengantisipasi hasil ini.
Ia menyebutkan bahwa meskipun protes dapat terjadi, kemungkinan besar protes tersebut tidak akan berkepanjangan, tidak terkendali, atau disertai kekerasan.
Pengamat ekonomi dan keuangan Varakorn Samakoses mengindikasikan pembubaran tersebut mungkin menimbulkan ketidakpastian jangka menengah dan panjang bagi beberapa investor mengenai kebijakan negara tersebut.
Namun, dia menekankan kasus etika terhadap Srettha yang diperkirakan akan diputuskan pada minggu depan, dapat berdampak lebih besar jika putusan tersebut tidak menguntungkan perdana menteri.
MFP adalah partai ketiga yang dibubarkan berdasarkan konstitusi saat ini, setelah pembubaran Thai Raksa Chart sebelum pemilu tahun 2019 dan Partai Maju Masa Depan pada tahun 2020, lapor Bangkok Post.
