Lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja di berbagai lembaga besar, termasuk Departemen Keuangan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan Keamanan Dalam Negeri.
AS, Suarathailand- Gedung Putih telah mulai memberhentikan ribuan pegawai pemerintah AS, mengaitkan pemutusan hubungan kerja tersebut dengan penutupan pemerintah yang sedang berlangsung.
Presiden Trump menyalahkan Partai Demokrat atas PHK tersebut, mengklaim bahwa penolakan mereka terhadap proposal pendanaan telah memaksa pemotongan tersebut, meskipun Partai Republik mengendalikan kedua kamar Kongres.
Lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja di berbagai lembaga besar, termasuk Departemen Keuangan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan Keamanan Dalam Negeri.
Penutupan pemerintah ini bermula dari kebuntuan politik, karena Partai Demokrat menolak untuk mendukung pendanaan tanpa perpanjangan subsidi asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau.
Pemutusan hubungan kerja telah dikonfirmasi di divisi keamanan siber Departemen Keuangan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Dinas Pendapatan Internal, Pendidikan, Perdagangan, dan Keamanan Dalam Negeri. Jumlah total pekerja yang terdampak masih belum jelas, tetapi laporan awal menunjukkan ribuan pegawai federal telah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja.
Trump menyebut pemotongan tersebut "disebabkan oleh Partai Demokrat," mengklaim anggota parlemen oposisi telah menghalangi upaya pendanaan pemerintah. "Mereka yang memulai ini," ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih. Meskipun Partai Republik mengendalikan kedua kamar Kongres, persetujuan Senat tetap membutuhkan suara dari Partai Demokrat.
Partai Demokrat menolak mendukung proposal pendanaan Trump tanpa perpanjangan subsidi asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dengan peringatan bahwa jutaan warga Amerika akan menghadapi lonjakan biaya medis.
PHK meluas di berbagai lembaga utama
Berkas pengadilan mengungkapkan bahwa lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima pemberitahuan PHK di tujuh lembaga utama, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Kantor anggaran Gedung Putih mengonfirmasi bahwa "pengurangan yang berlaku" telah dimulai, menyebutnya "substansial," tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Para pekerja di beberapa departemen, termasuk Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Pendidikan, dan Perdagangan, telah diberitahu untuk mengantisipasi kehilangan pekerjaan, sementara Badan Perlindungan Lingkungan, Departemen Energi, dan Departemen Dalam Negeri juga dilaporkan terdampak.
Di Departemen Keamanan Dalam Negeri, PHK melanda Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur, yang sebelumnya berselisih dengan Trump setelah menolak klaim palsunya tentang kecurangan pemilu yang meluas dalam pemilihan umum 2020.
Gugatan Hukum dan Reaksi Politik
Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal telah mengajukan gugatan untuk menghentikan PHK, dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang yang melarang tindakan tersebut selama penutupan pemerintah. Pemerintah membantah bahwa serikat pekerja tidak memiliki kedudukan hukum untuk menentang keputusan kepegawaian federal. Seorang hakim federal akan menyidangkan kasus ini pada 15 Oktober.
Sementara itu, beberapa anggota Partai Republik menyatakan kekhawatiran. Senator Susan Collins, ketua Komite Alokasi Senat, mengatakan bahwa pegawai federal "melakukan pelayanan publik yang penting" dan seharusnya tidak menanggung beban konflik politik.
Dampak yang semakin besar pada pekerja
Ratusan ribu karyawan bekerja tanpa gaji atau dirumahkan, sementara pasukan aktif berisiko kehilangan gaji mereka pada 15 Oktober jika penutupan pemerintah berlanjut.
Trump juga memerintahkan pembekuan dana infrastruktur senilai US$28 miliar untuk basis Demokrat seperti New York, California, dan Illinois, yang memicu tuduhan penargetan bermotif politik.
Meskipun kritik terus meningkat, Gedung Putih belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Trump bersikeras PHK akan terus berlanjut hingga Demokrat menyetujui persyaratannya, sebuah langkah yang dapat membentuk kembali tenaga kerja federal dan memperdalam salah satu penutupan pemerintah yang paling memecah belah dalam sejarah AS. //Reuters
