Thailand telah menegaskan bahwa negosiasi apa pun hanya akan dilanjutkan setelah Kamboja menerima dan menerapkan keempat syarat tersebut secara memuaskan.
Bangkok, Suarathailand- Kementerian Pertahanan Thailand menolak desakan Hun Sen untuk membuka kembali perbatasan pada 20 Oktober, menekankan bahwa Kamboja harus terlebih dahulu menerima dan memenuhi empat syarat Thailand.
Laksamana Muda Surasan Kongsiri, juru bicara Kementerian Pertahanan, pada hari Rabu menanggapi laporan bahwa Ketua Senat Kamboja Hun Sen telah menekan Thailand untuk membuka kembali perbatasan Thailand-Kamboja pada 20 Oktober.
Ia mengatakan tidak jelas apakah pernyataan Hun Sen dimaksudkan untuk mengirimkan sinyal tertentu, tetapi sikap Thailand tetap teguh — tidak ada langkah baru yang akan diambil selain empat syarat yang ada:
-Penarikan senjata berat
-Pembersihan ranjau darat
-Pemberantasan operasi penipuan daring
-Pengelolaan wilayah perbatasan yang disengketakan dengan baik
Syarat-syarat ini, katanya, bermula dari diskusi Komite Perbatasan Umum Thailand-Kamboja (GBC). Setiap pembicaraan lebih lanjut harus didasarkan pada mekanisme kerja sama konkret yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Thailand telah menegaskan bahwa negosiasi apa pun hanya akan dilanjutkan setelah Kamboja menerima dan menerapkan keempat syarat tersebut secara memuaskan.
Surasan mencatat bahwa dorongan Hun Sen mungkin terkait dengan kerugian ekonomi akibat penutupan yang sedang berlangsung, meskipun Thailand belum memiliki informasi yang terkonfirmasi. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa gangguan perdagangan perbatasan dapat memengaruhi Kamboja.
Ia menekankan bahwa keputusan Thailand untuk menutup perlintasan perbatasan adalah sah dan sejalan dengan praktik internasional, mendesak Kamboja untuk "mengintrospeksi diri sendiri terlebih dahulu" sebelum menyerukan pembukaan kembali.
Dari pemerintah pusat hingga otoritas lokal, posisi Thailand tetap bersatu — keempat syarat tersebut harus dipenuhi sebelum diskusi lebih lanjut.
Perdana Menteri juga menegaskan kembali sikap ini, menginstruksikan lembaga-lembaga di semua tingkatan untuk mewajibkan Kamboja menyajikan rencana aksi yang jelas — khususnya terkait pembersihan ranjau dan relokasi permukiman Kamboja yang melanggar wilayah Thailand. Namun, Kamboja belum menyerahkan rencana operasional tersebut.
Wilayah Angkatan Darat Kedua baru-baru ini memberi tahu mitranya dari Kamboja bahwa pertemuan Komite Perbatasan Regional (RBC) dengan Wilayah Militer Keempat Kamboja telah ditunda tanpa batas waktu, karena Kamboja belum memberikan rencana aksi yang diperlukan.
Mengenai peran Presiden AS Donald Trump yang diharapkan sebagai mediator dalam perundingan damai Thailand-Kamboja, Surasan mengatakan Washington memiliki kemampuan dan dukungan sekutu untuk memfasilitasi dialog — sebuah tanda positif bagi stabilitas regional.
Ia mengatakan bahwa, jika dilihat dari segi niat, bukan keseimbangan kekuatan, ini merupakan perkembangan yang positif, karena kunci untuk menyelesaikan masalah Thailand-Kamboja terletak pada pembinaan perdamaian dan stabilitas.
Surasan menambahkan bahwa salah satu faktor yang pada akhirnya dapat membuka pintu bagi negosiasi kemungkinan adalah situasi ekonomi domestik Kamboja sendiri. Pada saat yang sama, Thailand berharap dapat meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan sehingga penduduk setempat dapat kembali ke kehidupan normal tanpa rasa takut atau cemas akan kemungkinan bentrokan.
