Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan tidak benar bahwa Malaysia telah gagal memfasilitasi pembicaraan antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan.
Malaysia, Suarathailand- Thailand dan Kamboja menginginkan Malaysia tetap menjadi fasilitator perdamaian untuk membantu kedua negara mencapai solusi permanen atas sengketa perbatasan mereka yang sedang berlangsung, kata Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan.
Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan tidak benar bahwa Malaysia telah gagal memfasilitasi pembicaraan antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan.
“Kami bukan lagi ketua ASEAN karena Filipina telah mengambil alih, tetapi kedua negara menginginkan Malaysia sebagai fasilitator.
“Jadi, saya meminta rekan-rekan saya untuk menulis surat kepada kami,” katanya saat sesi tanya jawab di Parlemen pada Selasa (20 Januari).
Mohamad menjawab pertanyaan Datuk Seri Ronald Kiandee, yang menanyakan tentang sikap Malaysia dalam konflik yang sedang berlangsung di Myanmar serta sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.
Pada Juli tahun lalu, konflik bersenjata meletus antara Thailand dan Kamboja atas sengketa perbatasan. Kedua negara sepakat untuk gencatan senjata pada akhir bulan itu.
Selama KTT ASEAN pada Oktober, Kamboja dan Thailand menandatangani Perjanjian Perdamaian KL. Tetapi November lalu, gencatan senjata gagal, dan akhirnya pada 27 Desember, gencatan senjata baru disepakati.
Pada saat yang sama, Mohamad mengatakan ASEAN tidak secara resmi mengirim tim pengamat untuk memantau pemilihan bertahap di Myanmar karena tidak setuju dengan pemilihan yang diadakan oleh junta militer.
“Pemilihan harus diikuti oleh semua dan bukan hanya satu pihak saja.” “Sedikit. Ini adalah sikap ASEAN,” katanya.
Mohamad juga mengatakan Myanmar mengadakan fase pertama pemilu pada 28 Desember, fase kedua pada 11 Januari, dan fase ketiga pada 25 Januari. Sikap Malaysia dan ASEAN jelas. Kami tidak mengirim pengamat.
“Meskipun beberapa negara telah mengirim pengamat mereka, Malaysia tidak akan ikut campur,” katanya.
Menurut laporan, total sembilan negara mengirim pengamat untuk fase pertama pemilu Myanmar tahun lalu, dan hanya dua negara ASEAN yang terlibat, Vietnam dan Kamboja.
Partai pro-militer utama Myanmar mengklaim kemenangan telak dalam fase pertama dan kedua pemilu yang dijalankan junta di negara itu.
