Empat syarat yang tidak dapat dinegosiasikan tersebut meliputi penarikan senjata berat dari perbatasan, upaya pembersihan ranjau secara serius, penindakan keras terhadap kejahatan lintas batas, dan penyelesaian masalah perambahan wilayah.
Bangkok, Suarathailand- Menteri Luar Negeri Thailand mengupayakan penyelesaian bilateral yang damai atas perselisihan dengan Kamboja, tetapi telah menetapkan empat syarat agar perundingan substantif dapat dimulai.
Empat syarat yang tidak dapat dinegosiasikan tersebut meliputi penarikan senjata berat dari perbatasan, upaya pembersihan ranjau secara serius, penindakan keras terhadap kejahatan lintas batas, dan penyelesaian masalah perambahan wilayah.
Menteri tersebut menuduh Kamboja sebelumnya menghindari perundingan langsung dengan memanfaatkan forum internasional untuk keuntungannya.
Meskipun Thailand lebih menyukai perundingan langsung, negara tersebut tidak akan keberatan jika Amerika Serikat bertindak sebagai fasilitator, tetapi bukan negosiator, dalam dialog tersebut.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, telah menetapkan empat syarat yang tidak dapat dinegosiasikan untuk melanjutkan perundingan damai substantif dengan Kamboja, meskipun ia menyambut baik tawaran Amerika Serikat untuk membantu memfasilitasi dialog.
Berbicara di Bangkok pada hari Jumat setelah bertemu dengan para pemimpin bisnis Thailand yang beroperasi di Kamboja, Sihasak berusaha meyakinkan sektor swasta bahwa pemerintah memahami kekhawatiran mereka menyusul memburuknya hubungan diplomatik baru-baru ini.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai industri utama Thailand di Kamboja, termasuk ritel, keuangan, layanan kesehatan, pariwisata, dan real estat, yang semuanya terdampak oleh hubungan yang tegang.
"Thailand dan Kamboja adalah tetangga dan harus hidup berdampingan secara damai," ujar Sihasak, seraya menekankan bahwa stabilitas dan kemajuan Kamboja juga merupakan kepentingan nasional Thailand.
Ia menekankan bahwa situasi saat ini "bukanlah yang diinginkan Thailand" dan menegaskan kembali preferensi Thailand untuk negosiasi bilateral yang damai guna menyelesaikan sengketa tersebut.
Kamboja Dituduh Menghindari Perundingan
Namun, Menteri tersebut menuduh Kamboja sebelumnya telah "menghindari perundingan serius," yang menyebabkan ketidakpastian atas komitmen tulusnya terhadap dialog.
Ia mencontohkan penggunaan forum internasional oleh Kamboja, seperti Majelis Umum PBB (UNGA) pada bulan September, untuk secara terbuka menuduh Thailand sebagai contoh menciptakan keuntungan yang tidak adil alih-alih terlibat dalam perundingan dua pihak yang tulus.
Sihasak menegaskan bahwa meskipun pemulihan hubungan diplomatik penuh masih merupakan prospek yang jauh, Thailand siap untuk terlibat dalam negosiasi serius, tetapi hanya jika empat syarat utama—yang sebelumnya diajukan kepada Kamboja—terpenuhi:
Verifikasi Penarikan Senjata: Senjata berat harus ditarik dari wilayah perbatasan dan diverifikasi oleh tim pengamat ASEAN.
Penjinakan Ranjau Serius: Langkah-langkah konkret harus diambil untuk membersihkan ranjau darat.
Penindakan Kejahatan Lintas Batas: Upaya keras untuk memerangi kejahatan terorganisir, khususnya pusat panggilan dan penipu daring.
Penyerobosan Wilayah: Penyelesaian masalah lama yang melibatkan dua desa, Ban Nong Chan dan Ban Nong Ya Kaew, di mana wilayah Thailand diduga telah diserobot, sebuah masalah yang dikaitkan dengan masalah politik internal Kamboja.
"Keempat syarat ini harus mencapai kemajuan terlebih dahulu," tegasnya, menghubungkan penyelesaian masalah ini dengan langkah-langkah selanjutnya, termasuk pelonggaran pembatasan perdagangan lintas batas.
Menanggapi tawaran mediasi dari Presiden AS Donald Trump baru-baru ini, Sihasak dengan hati-hati membedakan peran AS.
Ia kembali menekankan preferensi Thailand untuk perundingan langsung dengan Kamboja, tetapi mengklarifikasi bahwa "jika Amerika Serikat, dengan itikad baik, ingin bertindak sebagai fasilitator—bukan negosiator—Thailand tidak akan keberatan."
