Thailand Cabut Status Tanggap Darurat Banjir di Songkhla Thailand Selatan Per 5 Desember

>Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah menandatangani dekrit untuk membatalkan status darurat di Provinsi Songkhla, efektif 5 Desember.

>Status darurat awalnya diumumkan pada 25 November sebagai tanggapan atas banjir parah yang disebabkan oleh hujan deras.

>Pembatalan ini karena situasi yang membaik, karena banjir telah surut dan tanggap darurat kini terkendali.

>Dengan pembatalan ini, semua peraturan, deklarasi, dan perintah yang dikeluarkan berdasarkan dekrit darurat tersebut menjadi batal demi hukum.


Songkhla, Suarathailand- Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah menandatangani dekrit untuk membatalkan deklarasi status darurat di Provinsi Songkhla, yang mulai berlaku pada 5 Desember.

Deklarasi ini, yang awalnya dikeluarkan pada 25 November, dibuat sebagai tanggapan atas banjir parah yang disebabkan oleh hujan deras di provinsi tersebut, yang telah menciptakan keadaan darurat publik yang mendesak.

Keputusan tersebut, yang mengacu pada Keputusan Darurat tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat tahun 2005, bertujuan untuk menjamin keselamatan warga negara, menjaga ketertiban umum, dan mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang tiba-tiba tersebut.

Namun, situasi kini telah membaik. Banjir telah surut, dan upaya tanggap darurat oleh instansi pemerintah telah diperkuat oleh kerja sama masyarakat dan warga setempat di seluruh negeri.

Dengan tanggap darurat yang kini terkendali, otoritas kesehatan dan keselamatan publik, beserta instansi terkait lainnya, dapat melanjutkan operasi normal dan melanjutkan upaya pemulihan dan rehabilitasi.

Dengan menjalankan kewenangan berdasarkan Pasal 5, Paragraf 3 Keputusan Darurat tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat, dengan ini dibuat keputusan berikut:

Deklarasi situasi darurat di Provinsi Songkhla, tertanggal 25 November, dengan ini dibatalkan.

Semua peraturan, deklarasi, dan perintah yang dikeluarkan sebagai akibat dari deklarasi tersebut dianggap batal demi hukum, termasuk:

- Segala peraturan, deklarasi, dan perintah yang terkait dengan deklarasi situasi darurat di Songkhla.

- Segala perintah atau ketentuan yang ditetapkan dalam deklarasi ini yang dimaksudkan untuk mengatasi situasi darurat di provinsi tersebut.

Pembatalan ini akan berlaku mulai 5 Desember 2025.

Share: