Pemerintah akan mencegah masuknya barang-barang di bawah standar ke Thailand.
Bangkok, Suarathailand- Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menugaskan Menteri Perdagangan Phumtham Wechayachai bulan ini untuk mengambil tindakan cepat guna mengatasi lonjakan barang-barang Tiongkok ke Thailand.
Setelah rapat Kabinet mingguan yang diadakan 13 Agustus, PM Srettha mengumumkan Kementerian Perdagangan akan mempelopori upaya untuk mencegah masuknya barang-barang di bawah standar ke Thailand.
Inisiatif ini merupakan upaya kolaboratif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan Masyarakat, dan Kepolisian Kerajaan Thailand. Tujuan utamanya untuk mendukung usaha kecil Thailand dalam beradaptasi dan bersaing baik di pasar offline maupun online dengan usulan langkah-langkah yang diharapkan dapat dilakukan pada akhir bulan ini.
Juru bicara pemerintah Chai Wacharonke menyoroti bahwa keluhan dari usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh perusahaan asing, baik online maupun offline, mendorong perdana menteri untuk menginstruksikan Phumtham untuk memimpin diskusi dengan lembaga terkait guna menetapkan langkah-langkah yang jelas dan konkrit.
“Ada peningkatan keluhan dari sektor swasta [Thailand] mengenai bisnis abu-abu ilegal. Bisnis-bisnis ini berdampak pada UKM yang terkena dampak e-commerce, baik online maupun offline. Ditemukan bahwa terdapat arus masuk barang impor yang sangat tinggi, dengan nilai bisnis e-commerce mencapai 1,53 triliun baht (US$ 43,8 miliar).”
Perdana menteri berusia 62 tahun ini mengarahkan Kementerian Perdagangan untuk mengoordinasikan upaya untuk memastikan bisnis terdaftar dengan benar dan mematuhi persyaratan hukum, termasuk izin usaha. Inspeksi akan dilakukan terhadap standar produk yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan standar produk industri, untuk melindungi konsumen Thailand.
Dewan Perlindungan Konsumen akan berkoordinasi dengan FDA, dan pemeriksaan izin impor akan memastikan pajak dan bea impor dibayar sesuai dengan hukum. Langkah-langkah tersebut juga akan menangani izin pendirian pabrik, dan menyeimbangkannya dengan perjanjian perdagangan internasional.
Barang China
Kementerian Perdagangan Thailand saat ini sedang mengevaluasi langkah-langkah yang sesuai dan mencatat bahwa Tiongkok telah menerapkan peraturan e-commerce, seperti membatasi jumlah barang impor yang dapat dibeli secara online setiap tahunnya dan menetapkan nilai pembelian tahunan maksimum.
Di Thailand, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7% diterapkan pada barang impor senilai 1 hingga 1.500 baht, dengan tambahan PPN dan bea masuk untuk barang senilai antara 1.500 hingga 40.000 baht (US$43 hingga US$1.140). Barang bernilai di atas 40,000 baht dikenakan pajak sesuai dengan klasifikasi produknya.
