Palang Merah Internasional memeriksa 18 tawanan perang Kamboja untuk memastikan kepatuhan kemanusiaan.
Bangkok, Suarathailand- Area Tentara ke-2 memantau drone dan kendaraan pengangkut Kamboja di dekat perbatasan; ICRC memeriksa 18 tawanan perang Kamboja untuk memastikan kepatuhan kemanusiaan.
Area Tentara ke-2 pada hari Kamis melaporkan aktivitas yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja. Pasukan Kamboja terpantau mengoperasikan empat belas drone di beberapa lokasi, termasuk Kuil Phra Viharn (3 drone), Chong Arn Ma (2 drone), Phlan Hin Paet Kon (1 drone), Kuil Ta Kwai (3 drone), Chong Obok (1 drone), utara Bukit 677 dekat Ban Oda (2 drone), dan Huai Khanun, Ban Phu Pha Mok (2 drone).
Selain itu, tiga konvoi truk pengangkut semen dan pelat beton terlihat bergerak menuju perbatasan, sementara sebuah truk enam roda bermuatan penuh tanah tampaknya ditujukan untuk benteng atau penguatan bunker. Baik pasukan Thailand maupun Kamboja tetap berada dalam posisi defensif, dengan personel Thailand menjaga pos-pos pengamatan untuk memantau situasi secara ketat dan siap merespons setiap perkembangan.
Pada hari yang sama, perwakilan dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi delapan belas tawanan perang (POW) Kamboja yang ditahan setelah konflik perbatasan baru-baru ini.
Kunjungan tersebut memastikan bahwa semua POW diperlakukan sesuai dengan standar kemanusiaan internasional, dengan tetap menjaga martabat, keadilan, dan kondisi kehidupan yang layak. Kegiatan ini juga memperkuat kepatuhan terhadap Pasal 126 Konvensi Jenewa 1949, yang menjamin akses ICRC untuk mewawancarai POW secara pribadi.
Selama kunjungan tersebut, setiap POW diwawancarai secara individual, dan komunikasi antara tahanan dan keluarga mereka difasilitasi untuk menjaga moral dan hubungan keluarga. Kunjungan ini juga berfungsi sebagai tindak lanjut dari pengamatan ICRC sebelumnya, yang menegaskan kepatuhan berkelanjutan terhadap protokol kemanusiaan.
Area Angkatan Darat ke-2 menekankan komitmennya terhadap transparansi dan verifikasi internasional, memperlakukan semua tahanan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk hanya mengandalkan saluran resmi pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau berita palsu mengenai situasi perbatasan.
