Kamboja akan bertanggung jawab atas biaya transportasi, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak pada bulan April.
Kamboja, Suarathailand- Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja mendesak Thailand untuk menghormati perjanjian pengembalian 20 barang antik kuno, setelah penundaan Thailand disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
Menurut laporan Khmer Times pada hari Senin, kementerian tersebut juga meminta otoritas Thailand untuk mematuhi kerangka waktu dan ketentuan pemulangan yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Thailand Paetongtarn Shinawatra, Menteri Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja Phoeurng Sackona menegaskan bahwa Kamboja akan bertanggung jawab atas biaya transportasi, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak pada bulan April.
“Saya meminta Kementerian Kebudayaan Kerajaan Thailand untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam kerangka waktu yang disepakati untuk menghindari penundaan lebih lanjut. Pihak Kamboja akan memikul tanggung jawab penuh atas semua biaya yang terkait dengan transportasi ini,” katanya.
Kronologi: Pemulangan barang antik Kamboja oleh Thailand
Pada tahun 2000, otoritas Thailand menyita 43 barang antik Kamboja yang diimpor secara ilegal dari Singapura. Selama bertahun-tahun, 23 barang dikembalikan ke Kamboja setelah mendapat persetujuan Kabinet pada tahun 2009 dan 2015. Sisanya, 20 barang antik sedang ditinjau karena asal usulnya tidak jelas.
Setelah pemerintah Kamboja menyerahkan bukti dokumenter kepemilikan, Departemen Seni Rupa Thailand memverifikasi artefak tersebut sebagai barang asli Kamboja. Pada tahun 2024, Kabinet Thailand, di bawah mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin, menyetujui pemulangan tersebut.
Nation TV melaporkan pernyataan Departemen Seni Rupa pada tanggal 25 April, yang mengonfirmasi bahwa kementerian budaya kedua negara telah mengoordinasikan logistik untuk penyerahan tersebut. Ini akan melibatkan pemindahan tanah melalui Siem Reap, yang diharapkan akan berlangsung sekitar bulan Juli 2025.
Namun, Paetongtarn mengklarifikasi pada tanggal 4 Juli bahwa masalah tersebut saat ini sedang dalam proses alokasi anggaran oleh Departemen Seni Rupa.
Ia mengatakan bahwa laporan menunjukkan anggaran tahun berjalan tidak mencukupi untuk transportasi. Karena hal ini tidak dianggap sebagai masalah yang mendesak, permintaan dana tambahan mungkin perlu diajukan ke Kabinet untuk dipertimbangkan.
Mengingat ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja yang sedang berlangsung, Paetongtarn mengatakan Kementerian Kebudayaan telah mengindikasikan bahwa masalah tersebut akan ditinjau ulang sebagaimana dianggap tepat.
