Kamboja mengonfirmasi dimulainya penarikan senjata berat Tahap 1 berdasarkan perjanjian damai Thailand-Kamboja yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober.
Kamboja, Suarathailand- Kementerian Pertahanan Kamboja mengumumkan dimulainya penarikan senjata berat secara resmi di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, yang menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional sesuai dengan perjanjian bilateral yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober.
Letnan Jenderal Maly Socheata, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional, mengeluarkan pernyataan resmi kepada media domestik dan internasional yang menguraikan detail proses demiliterisasi.
Ia mengatakan langkah tersebut mencerminkan "tekad bersama Kamboja dan Thailand untuk menghormati dan melaksanakan komitmen" yang dicapai dalam Deklarasi Bersama tentang Perdamaian dan Kerja Sama serta semangat Komite Perbatasan Umum Khusus Kamboja-Thailand (GBC) ke-2 yang diselenggarakan di Malaysia pada 23 Oktober.
Setelah GBC, Wilayah Angkatan Darat ke-2 dan ke-4 Thailand serta komando regional Kamboja mengadakan pertemuan khusus Komite Perbatasan Regional (RBC) pada 31 Oktober, di mana kedua belah pihak menyetujui rencana konkret untuk penarikan dan pembongkaran senjata berat dan destruktif secara bertahap.
Menurut rencana tersebut, kedua angkatan bersenjata sepakat untuk memulai Fase 1 operasi secara serentak pada pukul 18.45 tanggal 1 November 2025, di bawah pengawasan dan verifikasi Tim Pengamat ASEAN (AOT). Fase pertama ini akan berlangsung selama tiga minggu, dari 1 November hingga 21 November 2025.
Sebagai isyarat niat baik, kedua negara telah memulai langkah-langkah awal segera setelah penandatanganan deklarasi Kuala Lumpur. Pada tanggal 26 Oktober pukul 21.00, masing-masing pihak menarik satu kendaraan lapis baja dari posisi garis depan ke pangkalan awal mereka.
Untuk Kamboja, penarikan pasukan Tahap 1 mencakup dua lokasi yang telah ditentukan, yaitu distrik Choam Ksan dan Roveang di provinsi Preah Vihear, sementara Thailand melakukan tindakan paralel di sisi perbatasannya.
“Kerajaan Kamboja dengan tulus berharap kedua belah pihak akan terus melaksanakan Deklarasi Bersama Kuala Lumpur secara penuh, efektif, dan transparan, dengan itikad baik, saling menghormati, dan kerja sama yang tulus,” ujar Letjen Socheata.
Ia menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk “berkontribusi pada perdamaian abadi, stabilitas, pembangunan, dan pemulihan normal yang cepat, demi kepentingan kedua bangsa dan rakyatnya untuk generasi mendatang.”
