Winthai menyatakan keputusan pembebasan tawanan perang oleh Thailand mengikuti konvensi dan hukum internasional.
Bangkok, Suarathailand- Tentara Aangkata Darat Thailand menekankan Kamboja harus sungguh-sungguh melaksanakan keempat syarat tersebut sebelum tawanan perang dapat dipulangkan, dan memperingatkan bahwa tindakan tambahan dapat dilakukan jika tidak ada kemajuan.
Mayor Jenderal Winthai Suvaree, juru bicara TNI AD Kerajaan Thailand, menanggapi kekhawatiran publik terkait pembebasan tawanan perang pada hari Rabu (29 Oktober) di Markas Besar TNI. Hal ini menyusul diskusi antara Thailand dan Kamboja selama KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 26 Oktober 2025.
Winthai menyatakan keputusan pembebasan tawanan perang oleh Thailand mengikuti konvensi dan hukum internasional, dengan mempertimbangkan sejarah permusuhan antara kedua negara. Harus ada pengurangan ketegangan yang nyata, yang dicapai melalui implementasi empat perjanjian utama yang telah disepakati kedua negara: penarikan senjata berat dari wilayah perbatasan, pembersihan ranjau darat, pemberantasan sindikat kejahatan transnasional, dan pengelolaan wilayah perbatasan.
Saat ini, kedua negara telah mulai mengembangkan rencana aksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan beberapa tindakan telah berjalan. Misalnya, pada 26 Oktober 2025, kedua negara memindahkan tank dari wilayah perbatasan. Meskipun merupakan gestur simbolis yang sejalan dengan hasil KTT ASEAN, hal ini menandai dimulainya implementasi perjanjian.
Pada 28 Oktober 2025, sebuah pertemuan diadakan antara Wilayah Militer ke-2 Thailand dan Wilayah Militer ke-4 Kamboja untuk merinci lebih lanjut langkah-langkah penyesuaian pasukan dan penarikan senjata berat dari wilayah perbatasan. Pertemuan tersebut juga menetapkan jangka waktu untuk implementasi sistematis langkah-langkah ini.
Mengenai pembersihan ranjau darat, Thailand mengusulkan 13 wilayah awal untuk pembersihan ranjau, yang mencakup zona operasional di Wilayah Militer ke-1, Wilayah Militer ke-2, dan Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi–Trat. Saat ini, operasi telah dimulai di empat wilayah, dengan rencana untuk memperluas ke wilayah lain, khususnya di pos perbatasan 42–47. Setelah area-area ini dibersihkan, proses penetapan batas sementara dan verifikasi hak kepemilikan lahan akan dilakukan, yang memungkinkan pemanfaatan lahan secara aman oleh masyarakat setempat.
Untuk memerangi sindikat kejahatan transnasional dan penipu, pemerintah Thailand telah menugaskan Kepolisian Kerajaan Thailand dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan upaya-upaya tersebut. Ini termasuk berbagi informasi target dengan otoritas Kamboja dan membentuk satuan tugas gabungan untuk menangani masalah ini secara berkelanjutan.
Ke depannya, Thailand akan memantau kemajuan upaya-upaya ini melalui pertemuan Komisi Perbatasan Gabungan (JBC), Komite Perbatasan Umum (GBC), dan Komite Perbatasan Regional (RBC). Jika tindakan yang disepakati gagal membuahkan hasil nyata, Angkatan Darat Thailand dapat mempertimbangkan langkah-langkah hukum dan internasional tambahan untuk menegakkan kedaulatan dan kepentingan nasional Thailand.
