Pada Sidang Inter-Parliamentary Union ke-151 di Jenewa, Kamboja bersekutu dengan Tiongkok untuk mengesampingkan Thailand dalam proses persetujuan resolusi yang dipimpin Thailand tentang geng penipuan transnasional.
Jenewa, Suarathailand- Pada sidang ke-151 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, pada 23 Oktober 2025, Kamboja mengambil langkah-langkah strategis bersama Tiongkok untuk mengesampingkan peran Thailand dalam komite perancang resolusi darurat tentang kejahatan transnasional, penipuan siber, dan ancaman hibrida—sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Thailand.
Rancangan resolusi Thailand telah disetujui dengan suara mayoritas sebagai "item darurat" oleh anggota IPU, menjadikannya satu-satunya item darurat untuk tahun 2025.
Meskipun demikian, ketika tahap selanjutnya tiba—pembentukan komite perancang yang beranggotakan 11 orang dari enam kelompok regional—sebuah kegagalan terjadi: Kamboja, yang tidak memberikan suara mendukung maupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, mencalonkan diri (bersama Tiongkok), untuk mendapatkan peran kunci dalam komite tersebut.
Ketika Kelompok Asia-Pasifik (APG) mengalokasikan dua posisi, Kamboja bermanuver untuk menempatkan Tiongkok sebagai ketua dan dirinya sendiri sebagai wakil, sehingga Thailand—pencetus resolusi tersebut—bermain peran "penasihat" tanpa suara.
Para pengamat mengatakan taktik Kamboja serupa dengan yang digunakan oleh jaringan penipuan: awalnya bersikap ramah (bergabung dengan pertemuan ASEAN+3 dan APG tanpa keberatan), kemudian menarik diri pada saat-saat penting (tidak hadir dalam pemungutan suara), lalu memanfaatkan pengaruh untuk mendapatkan kekuasaan di balik layar—untuk "menyingkirkan Thailand". Tujuannya, menurut para kritikus, adalah untuk memengaruhi formulasi akhir resolusi demi kepentingan Kamboja.
Delegasi parlemen Thailand—terutama RangsimanRome—menolak untuk menerima pengabaian tersebut. Dengan dukungan dari anggota lain (terutama dari Meksiko, ketua kelompok perancang), Thailand mempertahankan kursi dan bersikeras pada hak suara dan hak suara penuh. Pada akhirnya, penugasan komite diselesaikan kembali setelah negosiasi yang intens, tetapi episode ini melambangkan manuver diplomatik yang rumit yang ditunjukkan di IPU, dan sejauh mana Kamboja siap bertindak—termasuk bersekutu dengan Tiongkok—untuk mencegah penunjukan sebagai pusat jaringan penipuan yang rentan.
Insiden ini menggambarkan taruhan yang lebih luas: mengendalikan proses perancangan memberi suatu negara pengaruh nyata terhadap bagaimana badan-badan parlemen global menangani pelanggaran transnasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh kemenangan Thailand dalam menempatkan resolusinya dalam agenda darurat, tahap selanjutnya adalah pengaruh atas isi—di sinilah Kamboja mencoba melakukan intervensi.
Singkatnya: Walaupun Thailand memenangkan pemungutan suara utama, Kamboja berusaha membajak mekanisme di balik layar untuk mengurangi pengaruh Thailand—sebuah contoh manuver “setiap sudut” dalam diplomasi parlemen internasional.
