Rencana untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan melindungi personel di wilayah berbahaya merupakan bagian dari persiapan menghadapi situasi darurat yang melibatkan pulau-pulau terpencil Jepang.
Tokyo, Suarathailand- Kementerian Pertahanan Jepang berencana memperluas penelitian dan pengembangan guna mengurangi kebutuhan tenaga kerja dalam transportasi laut militer serta memperkuat kapasitas respons terhadap situasi darurat, menurut sumber-sumber terkait.
Upaya ini akan mendukung pengoperasian kapal angkut Pasukan Bela Diri (SDF) yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) dan sistem navigasi otomatis.
Pemindahan pasukan dan peralatan ke pulau-pulau merupakan tantangan utama bagi SDF, dan kementerian menginginkan sistem transportasi laut andal yang berfungsi efektif baik pada masa damai maupun saat situasi darurat.
Serangan musuh juga akan menuntut evakuasi cepat bagi penduduk pulau terpencil, serta pengiriman makanan dan barang-barang lainnya.
Persiapan difokuskan pada kemungkinan situasi darurat di wilayah Nansei bagian barat daya, yang memiliki banyak pulau terpencil.
Menurut sumber-sumber tersebut, kementerian bermaksud mendorong operasi yang membutuhkan lebih sedikit personel, serta operasi tanpa awak, pada kapal angkut SDF demi menjaga kelancaran pengiriman dan mengurangi risiko bagi anggota militer di wilayah yang tidak aman.
Sebagai unit gabungan dari Pasukan Bela Diri Udara, Darat, dan Laut, Grup Transportasi Laut SDF dibentuk pada tahun 2025 untuk memperkuat pertahanan di wilayah Nansei di tengah meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di laut.
Bagi kementerian, penerapan teknologi canggih dalam transportasi dan logistik juga merupakan respons yang diperlukan terhadap "cara peperangan baru" yang melibatkan AI dan pesawat nirawak (drone).
Menurunnya jumlah penduduk Jepang telah berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja, dan navigasi otomatis diharapkan dapat membantu kapal beroperasi dengan jumlah awak yang lebih sedikit.
Sistem ini memanfaatkan satelit dan berbagai sensor untuk menilai kondisi cuaca serta ketinggian gelombang saat menentukan rute yang tepat.
Uji coba navigasi kapal tanpa awak telah dilakukan di sektor swasta.
Permintaan anggaran kementerian untuk tahun fiskal 2027 mencakup pendanaan bagi penelitian dan survei mengenai kapal dengan navigasi mandiri, tanpa menyebutkan jumlah nominalnya.
Tahun anggaran tersebut dimulai pada bulan April 2027.
Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa inisiatif ini juga akan dimasukkan ke dalam tiga dokumen utama pemerintah terkait keamanan, yang dijadwalkan untuk direvisi pada akhir tahun 2026.
