Iran saat ini berfokus memastikan pelaksanaan ketentuan dalam nota kesepahaman dan “secara serius mengejar pemenuhan tuntutan".
Teheran, Suarathailand- Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat yang dijadwalkan pada tingkat apa pun dalam beberapa hari ke depan dan menekankan bahwa prioritasnya adalah pelaksanaan nota kesepahaman mengenai penghentian perang.
Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Iran saat ini berfokus memastikan pelaksanaan ketentuan dalam nota kesepahaman tersebut dan “secara serius mengejar pemenuhan tuntutannya.
Jubir Baqaei mengatakan AS telah menerbitkan lisensi yang diperlukan berdasarkan Pasal 10 nota kesepahaman terkait penjualan minyak, dan Iran terus memantau pelaksanaannya.
Soal Pasal 11 yang mengatur pencairan aset Iran yang dibekukan, ia mengatakan proses implementasi juga sedang berlangsung. Delegasi ahli Iran dijadwalkan berangkat ke Doha pada akhir pekan ini untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Iran belum memasuki tahap negosiasi mengenai kesepakatan final. Menurutnya, Pasal 13 nota kesepahaman mengatur bahwa pembicaraan mengenai perjanjian komprehensif hanya dapat dimulai setelah Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 diterapkan serta pelaksanaannya terus berlanjut.
Juru bicara tersebut juga membantah laporan mengenai kemungkinan pertemuan dengan pejabat senior AS di Doha selama kunjungan delegasi Iran. Menurutnya, jika ada kunjungan pejabat AS ke Qatar, hal itu tidak akan berkaitan dengan misi teknis Iran.
“Tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan pihak Amerika pada tingkat apa pun dalam beberapa hari ke depan,” katanya.
Nota kesepahaman Islamabad yang terdiri atas 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump, setelah berminggu-minggu ketegangan di kawasan yang dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran.
Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Pasal 1 mengatur gencatan senjata dan penghentian operasi militer, Pasal 4 membahas front Lebanon dan mengatur penarikan pasukan Israel, sementara Pasal 5 mengatur pelayaran sementara dan koordinasi keamanan di Selat Hormuz.
Adapun Pasal 10 dan Pasal 11 masing-masing mengatur ekspor minyak Iran dan akses terhadap aset Iran yang dibekukan.
