Departemen Luar Negeri ASc mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan aspirasi rakyat Thailand
Amerika, Suarathailand- Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang memerintahkan pembubaran Partai Move Forward (MFP) dan pelarangan 11 pemimpinnya dari dunia politik.
“Keputusan ini mencabut hak pilih lebih dari 14 juta warga Thailand yang memilih Partai Move Forward pada pemilu Mei 2023 dan menimbulkan pertanyaan tentang keterwakilan mereka dalam sistem pemilu Thailand,” kata pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara Matthew Miller.
“Keputusan Mahkamah Konstitusi juga membahayakan kemajuan demokrasi Thailand dan bertentangan dengan aspirasi rakyat Thailand untuk masa depan yang kuat dan demokratis.”
Pernyataan tersebut mencatat bahwa partisipasi politik inklusif memperkuat kohesi sosial dan merupakan komponen penting dari ketahanan lembaga-lembaga nasional.
“AS tidak mengambil posisi mendukung partai politik mana pun, namun sebagai sekutu dekat dan teman, kami mendesak Thailand untuk mengambil tindakan guna memastikan partisipasi politik yang sepenuhnya inklusif, dan untuk melindungi demokrasi serta kebebasan berserikat dan berekspresi,” bunyi pernyataan tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand disampaikan pada hari Rabu dalam kasus yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum atas kampanye pemilu partai tersebut untuk mengubah Pasal 112 KUHP, undang-undang lese majesté.
MFP dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Partai Politik melalui tindakan yang dapat dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan sistem pemerintahan monarki konstitusional negara tersebut, serta tindakan permusuhan terhadap monarki.
Selain membubarkan partai, pengadilan juga mencabut hak pilih 11 anggota komite eksekutif partai tersebut dan melarang mereka mendirikan atau berpartisipasi dalam partai politik baru selama 10 tahun ke depan. Larangan tersebut mencakup calon perdana menteri dari partai tersebut dan mantan pemimpinnya, Pita Limjaroenrat.
Move Forward memenangkan 151 kursi anggota parlemen pada pemilihan umum Mei 2023, 10 kursi lebih banyak dari Partai Pheu Thai yang berada di posisi kedua. Terakhir kemudian membentuk koalisi pemerintah setelah Pita gagal memperoleh suara mayoritas untuk menjadi Perdana Menteri dari majelis tinggi dan rendah.
