Ketentuan yang menghubungkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah adalah usulan yang sangat berbahaya yang melanggar semua "garis merah".
AS, Suarathailand- Kantor Berita Sputnik melaporkan pemimpin kelompok Hizbullah Naim Qassem pada Sabtu (27/6) mengatakan perjanjian yang ditandatangani antara Lebanon dan Israel di Washington tidak sah, serta menyebutnya sebagai "hilangnya kedaulatan".
Perwakilan Lebanon dan Israel sebelumnya pada Jumat (26/6), menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimediasi AS di Washington yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik.
"Ini tidak sah. Ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) Iran-AS harus dijalankan. Perjanjian kerangka kerja yang dirampungkan di Washington adalah penghinaan, memalukan, dan hilangnya kedaulatan," kata Qassem.
Menurutnya, ketentuan yang menghubungkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah adalah usulan yang sangat berbahaya yang melanggar semua "garis merah".
Reuters sebelumnya mengutip seorang pejabat AS, melaporkan bahwa Israel dan Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni.
Namun demikian, aksi saling serang antar keduanya masih berlanjut pada 20 Juni.
Kepala staf pasukan pertahanan Israel, Eyal Zamir, menggambarkan gencatan senjata tersebut rapuh dan menyerukan pasukan untuk bersiap menghadapi eskalasi lanjutan.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
