Thailand menyatakan para tentara Kamboja yang ditangkap ditahan secara manusiawi berdasarkan hukum internasional dan akan dibebaskan ketika konflik secara resmi berakhir.
Jenewa, Suarathailand- Dalam sebuah pertemuan PBB, perwakilan Thailand dengan tegas membantah tuduhan Kamboja, menegaskan kedaulatan Thailand atas desa-desa perbatasan yang disengketakan.
Thailand berargumen bahwa desa-desa tersebut berada di wilayahnya, menjelaskan bahwa desa-desa tersebut awalnya merupakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Kamboja pada tahun 1970-an yang kemudian diduduki kembali secara ilegal.
Sanggahan tersebut merupakan tanggapan atas klaim Kamboja atas serangan bersenjata Thailand, pemindahan warga sipil, dan penahanan berkelanjutan terhadap 18 tawanan perang militer.
Thailand menyatakan bahwa para tentara yang ditangkap ditahan secara manusiawi berdasarkan hukum internasional dan akan dibebaskan ketika konflik secara resmi berakhir, menuduh Kamboja meningkatkan ketegangan demi keuntungan politik.
Wakil Perwakilan Tetap Thailand untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Pratana Disyatat, melontarkan bantahan keras terhadap Kamboja pada pertemuan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dengan tegas menegaskan kedaulatan Thailand atas desa-desa perbatasan yang disengketakan.
Pratana menyatakan "penyesalan yang mendalam" bahwa forum multilateral tersebut digunakan oleh Kamboja untuk menyebarkan "tuduhan palsu dan tidak berdasar demi keuntungan politik," menyusul pernyataan mitranya dari Kamboja, Dara Inn.
Perwakilan Kamboja tersebut menuduh Thailand melakukan serangan bersenjata yang menyebabkan warga sipil Kamboja mengungsi dan menyerukan penghapusan "penghalang ilegal," termasuk pagar dan bunker, di dekat permukiman sipil. Dara Inn juga merujuk pada penahanan berkelanjutan terhadap 18 tawanan perang militer Kamboja.
Kedaulatan dan Ketetanggaan yang Baik
Pratana membantah bahwa desa-desa yang dirujuk—Ban Nong Chan dan Nong Ya Kaeo di Provinsi Sa Kaeo—secara definitif berada di dalam wilayah Thailand.
Ia mengklarifikasi bahwa permukiman tersebut bermula pada akhir tahun 1970-an ketika Thailand, yang bertindak berdasarkan "prinsip-prinsip kemanusiaan dan kasih sayang," membuka perbatasannya bagi ratusan ribu warga Kamboja yang melarikan diri dari perang saudara di negara mereka.
Tempat penampungan sementara ini dipantau oleh UNHCR sambil menunggu penempatan di negara ketiga.
Namun, setelah konflik berakhir dan tempat penampungan ditutup, beberapa warga negara Kamboja secara ilegal kembali dan memperluas wilayah tersebut.
"Meskipun Thailand telah berulang kali memprotes pemerintah Kamboja terkait pelanggaran batas wilayah Thailand ini, pemerintah Kamboja tidak pernah menanggapi atau mengambil tindakan yang bertanggung jawab," kata Pratana.
Ia menambahkan bahwa militer Kamboja baru-baru ini menghasut warga negaranya sendiri—termasuk anak-anak, perempuan, dan biksu—untuk memasuki wilayah tersebut, yang meningkatkan ketegangan dan melanggar kedaulatan Thailand.
Pratana menekankan bahwa tindakan kemanusiaan Thailand "tidak boleh dibalas oleh Kamboja dengan cara seperti ini."
Thailand Membantah Kamboja di PBB, dengan Tegas Mengklaim Desa Perbatasan
Penahanan Tawanan Perang
Mengenai 18 personel militer tersebut, perwakilan Thailand mengonfirmasi bahwa penangkapan mereka terjadi selama pertempuran yang menurutnya diprakarsai oleh Kamboja yang melanggar perjanjian gencatan senjata.
Thailand mengonfirmasi bahwa para tahanan ditahan dengan aman dengan perawatan kemanusiaan penuh sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) secara berkala mengunjungi dan memantau para tahanan serta memfasilitasi kontak dengan keluarga mereka.
Pratana menegaskan bahwa penahanan tersebut bukan hukuman, melainkan tindakan untuk mencegah para tentara kembali bertempur. Mereka akan dibebaskan dan dipulangkan setelah konflik resmi berakhir.
Menutup pernyataannya, Pratana menyatakan keraguan serius terhadap ketulusan Kamboja, dengan mencatat bahwa Phnom Penh terus menghasut kekerasan dan berupaya untuk "menginternasionalkan" masalah tersebut alih-alih menggunakan mekanisme bilateral yang telah disepakati.
Ia menekankan bahwa demonstrasi itikad baik yang jelas dari Kamboja akan menjadi kunci bagi kemajuan diplomatik di masa mendatang.
