Diduga ada upaya terkoordinasi untuk menyebarkan propaganda buruk tentang gerakan yang menentang kebijakan pemerintah selama satu tahun ini.
Bangkok, Suarathailand- Bangkok Post melaporkan disinformasi mengenai unjuk rasa anti-pemerintah baru-baru ini di Indonesia telah membanjiri media sosial dalam apa yang disebut para peneliti sebagai upaya terkoordinasi untuk menyebarkan propaganda tentang gerakan yang telah berlangsung selama satu tahun ini.
Tim pemeriksa fakta Agence France-Presse (AFP) telah membantah kebenaran puluhan unggahan mengenai demonstrasi yang dipimpin mahasiswa pada musim panas ini di platform seperti Instagram dan TikTok, termasuk rekaman lama yang memperlihatkan kerumunan massa besar dan bangunan terbakar yang disebarkan bersama klaim keliru bahwa media lokal mengabaikan kekacauan yang meluas.
Aksi unjuk rasa pekan lalu di ibu kota Jakarta terkait memburuknya kondisi ekonomi dan penanganan korupsi oleh pemerintah memang berujung pada bentrokan dengan polisi, namun kekerasan yang ditampilkan secara daring jauh lebih parah dibandingkan kenyataan di lapangan—dan para aktivis mengatakan rumor-rumor tersebut merugikan perjuangan mereka.
"Berita bohong (hoaks) dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk ikut serta dalam unjuk rasa atau tidak," ujar Namora Siahaan, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, kelompok yang berada di balik aksi serupa.
Namora menyoroti penyebaran informasi palsu mengenai lokasi unjuk rasa dan penangkapan mahasiswa, yang menurutnya "kemungkinan bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan menghalangi warga sipil untuk berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut".
Polisi menyatakan telah menahan ratusan orang terkait aksi unjuk rasa menuju gedung parlemen pekan lalu, termasuk 65 orang yang diduga sebagai "provokator".
Supriyono, koordinator unjuk rasa lainnya, mengatakan kepada AFP bahwa ia khawatir kerusuhan tersebut mungkin sengaja dipicu.
Bulan lalu, pihak berwenang menahan sembilan orang dan menyita 10 akun media sosial karena diduga menyebarkan disinformasi mengenai potensi kerusuhan, meskipun mereka tidak mengungkapkan siapa pihak di baliknya.
"Motifnya beragam, termasuk keuntungan finansial," kata Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dalam konferensi pers pada 7 Agustus.
"Beberapa tersangka menerima perintah atau bayaran dari pihak lain untuk membuat dan menyebarkan konten tersebut," tambahnya, sekitar satu minggu setelah menyebut operasi itu sebagai "sindikat propaganda digital terorganisir".
Upaya Terkoordinasi
Kampanye ini muncul satu tahun setelah unjuk rasa menentang tunjangan mewah bagi anggota parlemen berkembang menjadi kemarahan umum terhadap pemerintah—kerusuhan terbesar di Indonesia sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada tahun 2024.
Sejumlah peneliti telah menemukan bukti adanya upaya terkoordinasi untuk menyebarkan disinformasi mengenai demonstrasi yang lebih baru, yang antara lain menuntut penyitaan aset pejabat korup dan penghentian program makan siang gratis di sekolah yang memakan biaya besar.
Ismail Fahmi, pendiri perusahaan analitik data Media Kernels Indonesia, menganalisis sekitar 29.000 unggahan media sosial antara bulan Juli dan Agustus serta menemukan adanya kampanye yang memperbesar narasi ancaman penjarahan dan kerusuhan, sembari mengecilkan arti tuntutan para pengunjuk rasa.
Narasi-narasi tersebut berkontribusi pada munculnya "persepsi di ruang publik bahwa media arus utama telah dikooptasi oleh pihak penguasa dan sengaja menyensor berita demonstrasi," ujar Ismail—meskipun sebenarnya pemberitaan terus dilakukan oleh berbagai kanal berita lokal maupun internasional.
Secara terpisah, Ika Idris, seorang lektor kepala (associate professor) di Monash University Indonesia, menganalisis hampir 35.000 unggahan di X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) pada akhir Juli. Ia menemukan bahwa hampir seluruh unggahan tersebut berasal dari akun-akun yang "menunjukkan pola yang hampir mustahil dilakukan secara manual".
Sebuah video yang telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali secara keliru menampilkan rekaman udara unjuk rasa besar-besaran mahasiswa pada bulan Juni sebagai bukti adanya demonstrasi berskala besar lain yang tidak diberitakan.
Unggahan serupa yang telah dibantah kebenarannya oleh AFP menampilkan kebakaran yang dipicu oleh pengunjuk rasa yang marah di Sulawesi Selatan tahun lalu, namun secara keliru disebut sebagai kebakaran terkini di gedung parlemen.
Analisis Ika menemukan satu akun yang mengunggah ulang sembilan klaim semacam itu dalam waktu hanya sepersepuluh detik lebih sedikit—mengindikasikan adanya kemungkinan koordinasi.
Ia juga mendapati lonjakan rumor menjelang unjuk rasa antikorupsi di Jakarta pekan lalu yang menyebutkan bahwa acara tersebut telah dibatalkan.
"Jelas ada upaya untuk memperbesar narasi tersebut," kata Ika.
Apa yang Nyata
Meskipun Ika tidak dapat memastikan siapa pihak di balik kampanye-kampanye tersebut, beberapa unggahan yang ia analisis "digunakan oleh akun-akun pro-pemerintah untuk mendiskreditkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah".
"Bahayanya berlapis-lapis karena isu ini dapat mendelegitimasi para pengunjuk rasa yang sah," ujarnya.
Namun, menurutnya, korban utamanya "bukanlah kubu politik tertentu, melainkan kemampuan masyarakat untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak".
Bivitri Susanti, anggota panel seleksi *Shadow Cabinet* (Kabinet Bayangan)—sebuah kelompok pengawas yang dibentuk pada bulan Juli oleh akademisi dan aktivis sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo—sependapat bahwa penyebaran informasi palsu telah menimbulkan kebingungan mengenai tujuan para pengunjuk rasa.
"Sayangnya, saya merasa upaya pihak-pihak yang ingin menciptakan situasi seperti itu telah terbukti berhasil," ujarnya.
