Pemerintah kota akan menggunakan kerangka kerja baru ini untuk menutup celah regulasi dan menentukan lokasi yang aman bagi pengoperasian pusat data berskala besar.
Bangkok, Suarathailand- Otoritas Bangkok telah menangguhkan tiga proyek pusat data mandiri yang direncanakan, serta memerintahkan peninjauan ulang terhadap proyek-proyek tersebut berdasarkan standar baru.
Penundaan ini dilakukan sembari menunggu penyusunan peraturan yang lebih ketat terkait keselamatan, penyimpanan bahan bakar, penggunaan lahan, serta konsumsi listrik dan air.
Salah satu alasan utama di balik aturan baru ini adalah penetapan definisi hukum resmi untuk pusat data baru-baru ini; langkah ini menutup celah aturan di mana pusat data sebelumnya diklasifikasikan sebagai gudang untuk menghindari persyaratan yang lebih ketat.
Dalam langkah terkait, Kementerian Energi juga telah menangguhkan penerbitan izin baru untuk tangki bahan bakar cadangan di pusat data karena adanya kekhawatiran terkait keselamatan dan lingkungan.
Secara terpisah, Kementerian Energi telah menghentikan penerbitan izin baru untuk tangki bahan bakar cadangan di pusat data hingga adanya standar keselamatan dan lingkungan yang lebih jelas.
Langkah-langkah tersebut diumumkan dalam sebuah taklimat bersama pada hari Rabu (2 September 2026) oleh Pemerintah Metropolitan Bangkok (BMA), Otoritas Listrik Metropolitan (MEA), Otoritas Penyediaan Air Metropolitan (MWA), dan Kementerian Energi.
Kebijakan ini diambil menyusul kekhawatiran publik mengenai konsumsi sumber daya dan dampak lingkungan, serta adanya laporan bahwa sebuah pusat data di Ramkhamhaeng Soi 28 diduga merencanakan kapasitas penyimpanan bahan bakar diesel hingga hampir 500.000 liter.
Tiga Proyek Dikembalikan untuk Ditinjau Ulang
Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt, menyatakan bahwa enam permohonan untuk pembangunan pusat data mandiri berskala besar telah diajukan di ibu kota sejak periode 2021-2022.
Tiga permohonan telah disetujui pada periode 2022-2023, sementara tiga lainnya ditangguhkan dan dikembalikan untuk dinilai ulang berdasarkan standar baru.
Chadchart membedakan antara fasilitas mandiri yang diusulkan—yang akan menyediakan layanan *cloud* dan pemrosesan data bagi pelanggan eksternal—dengan sekitar 30-40 pusat data lama yang beroperasi secara internal di dalam perusahaan-perusahaan tertentu.
Ia mengatakan bahwa banyak fasilitas perusahaan tersebut telah beroperasi selama lebih dari satu dekade dan memiliki skala serta fungsi yang berbeda dibandingkan dengan proyek-proyek mandiri generasi baru.
Pusat data yang sudah ada saat ini tidak memberikan dampak negatif terhadap layanan listrik maupun air, ujar Chadchart. Namun, proyek-proyek besar di masa mendatang memerlukan pemeriksaan lebih ketat terkait aspek keselamatan, dampak lingkungan, dan keterkaitannya dengan jaringan utilitas publik.
Thailand telah memperketat proses penyaringan nasional untuk proyek pusat data berdasarkan kesiapan pasokan listrik dan air, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi.
Definisi Baru Mengatasi Celah Klasifikasi Gudang
Sebelumnya, Thailand tidak memiliki definisi hukum yang jelas mengenai pusat data, sehingga pengembang dapat mengajukan permohonan izin dengan kategori gudang.
Chadchart menyatakan bahwa klasifikasi ini menimbulkan masalah karena peraturan gudang—yang mencakup aspek seperti toilet dan area parkir—tidak mencerminkan cara kerja pusat data yang berdiri sendiri (*standalone*).
Klasifikasi tersebut juga berarti proyek-proyek itu tidak secara otomatis dikenai persyaratan lingkungan dan industri yang berlaku untuk kategori bangunan lainnya.
Kantor Perdana Menteri secara resmi memperkenalkan definisi pusat data pada 13 Agustus 2026. Pemerintah Bangkok berencana memasukkan definisi serta persyaratan tata guna lahan yang telah diperbarui ke dalam revisi rencana induk kota dan peraturan pengendalian bangunan.
Pemerintah kota akan menggunakan kerangka kerja baru ini untuk menutup celah regulasi dan menentukan lokasi yang aman bagi pengoperasian pusat data berskala besar.
Chadchart mengakui bahwa beberapa fasilitas perlu ditempatkan di ibu kota karena Bangkok memiliki jaringan serat optik yang padat, infrastruktur listrik yang andal, tenaga ahli teknik, serta koneksi ke gerbang internet internasional.
Lokasi perkotaan juga mengurangi jeda transmisi data dan mendukung *edge computing*, yang mensyaratkan fasilitas pemrosesan berada dekat dengan pengguna.
