"Kesepakatan ini menjamin bahwa Tiongkok dan Rusia tidak dapat memiliki pangkalan di Greenland, tidak dapat mengirim pasukan ke Greenland, serta menetapkan mekanisme yang diperlukan untuk mencegah investasi di sektor-sektor sensitif," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.
AS, Suarathailand- Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Denmark untuk memberikan Washington "kendali permanen" atas keamanan Greenland, yang akan mencegah Rusia dan Tiongkok mendirikan pangkalan di wilayah Arktik tersebut.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump berulang kali menegaskan bahwa Washington perlu menguasai Greenland demi alasan strategis; hal ini membuat sekutu NATO, Denmark, khawatir dan memicu penolakan keras dari aliansi tersebut.
Denmark dan Greenland—wilayah otonom yang dikuasai oleh Kopenhagen—menyambut baik kesepakatan tersebut dan menyatakan akan menandatanganinya di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pekan depan.
"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menjalin kesepakatan dengan Kerajaan Denmark dan Greenland, yang memberikan kendali permanen kepada Amerika Serikat atas keamanan serta segala kebutuhan lainnya di Greenland," ujar Trump melalui jejaring sosial Truth Social miliknya.
"Mulai sekarang, tidak ada satu pun pihak lawan AS yang boleh memiliki pangkalan, kehadiran militer, ataupun melakukan investasi sensitif di Greenland tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari kami."
Tokoh berusia 80 tahun itu menyebutnya sebagai kesepakatan yang "berlaku selamanya (infinite life), tanpa batas waktu!" dan menyatakan bahwa Washington akan segera mulai membangun kehadiran militer yang besar di wilayah tersebut.
Kesepakatan
Trump telah berulang kali memperingatkan tentang upaya Rusia dan Tiongkok untuk menancapkan pengaruh di Greenland di tengah perebutan supremasi strategis di wilayah Arktik yang suhunya kian menghangat; Departemen Luar Negeri AS pun menegaskan bahwa kedua negara tersebut tidak akan diizinkan melakukan hal itu.
"Kesepakatan ini menjamin bahwa Tiongkok dan Rusia tidak dapat memiliki pangkalan di Greenland, tidak dapat mengirim pasukan ke Greenland, serta menetapkan mekanisme yang diperlukan untuk mencegah investasi di sektor-sektor sensitif," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.
Pada forum ekonomi Davos bulan Januari lalu, Trump mencapai kesepakatan awal dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengenai masa depan Greenland, meskipun rincian ketentuannya masih belum jelas.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada hari Senin menyatakan "optimistis" bahwa diskusi yang berlangsung sejak Januari dengan Amerika Serikat dan Greenland dapat menyelesaikan sengketa tersebut.
Pada hari Jumat, ia mengaku "senang melihat adanya prospek kesepakatan yang baik bagi Greenland, Kerajaan Denmark, dan Amerika Serikat," seraya menambahkan bahwa hal ini juga "baik bagi NATO dan Eropa." Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat tersebut "memperkuat" keamanan wilayah itu.
Ketegangan terkait NATO
Trump tidak memberikan rincian mengenai bagaimana kesepakatan itu akan berjalan, dan tidak jelas apakah hal tersebut berkaitan dengan atau secara substansial berbeda dari kesepakatan Rutte.
Namun, sejumlah media melaporkan bahwa Amerika Serikat ingin membuka tiga pangkalan militer baru di Greenland bagian selatan, sebagai tambahan bagi pangkalan Pituffik yang sudah mereka miliki di wilayah utara pulau tersebut.
Sebuah pakta pertahanan tahun 1951, yang diperbarui pada tahun 2004, sebenarnya telah mengizinkan Washington untuk meningkatkan pengerahan pasukan dan instalasi militer di pulau itu, dengan syarat mereka memberitahukan Denmark dan Greenland terlebih dahulu.
Pada puncak krisis, Trump tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih wilayah berpenduduk 57.000 jiwa tersebut, yang memicu kekhawatiran di kalangan Uni Eropa dan NATO.
Sejak saat itu, ketegangan telah sedikit mereda, dan dalam langkah yang tampaknya bertujuan untuk meredakan kekesalan Trump, NATO meluncurkan misi baru guna memperkuat keamanan di wilayah Arktik.
