Thailand dan Kamboja telah menyelesaikan penandaan batas sementara di Pong Nam Ron, dengan 166 titik referensi telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah pembangunan pagar perbatasan.
Pong Nam Ron, Suarathailand- Pada 26 November 2025, Laksamana Muda Parach Rattanachaiphan, juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand, melaporkan bahwa tim survei gabungan Thailand-Kamboja menyelesaikan penandaan batas sementara antara kedua negara di sepanjang pilar batas 52 hingga 59, yang mencakup jarak 8,3 kilometer.
Proses ini memakan waktu 16 hari, dengan total 166 titik referensi telah ditetapkan, menandai kemajuan signifikan dalam pengumpulan data referensi batas bersama antara kedua negara.
Proses survei ini mengikuti standar teknis yang diakui secara internasional, memastikan kedua negara memiliki data geografis yang selaras. Laksamana Muda Parach menegaskan bahwa ini bukanlah perubahan batas wilayah, melainkan langkah menuju penguatan data referensi kolaboratif antara Thailand dan Kamboja.
Langkah selanjutnya adalah melakukan survei udara menggunakan drone untuk mendapatkan data pemetaan beresolusi tinggi dan akurat. Data ini akan dikompilasi dan diserahkan kepada Komite Perbatasan Bersama (JBC) untuk mendapatkan persetujuan resmi. Setelah data disetujui, Thailand akan membahas dengan Kamboja proses persiapan pembangunan pagar perbatasan yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol perbatasan, mencegah penyeberangan ilegal, dan meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan bersama.
Perlu dicatat bahwa pagar tersebut akan menjadi alat manajemen perbatasan, bukan demarkasi perbatasan baru.
Kolaborasi untuk keselamatan dan keamanan
Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi dan Trat (CBP) dan Satuan Tugas Khusus Korps Marinir telah melaksanakan misi ini dengan sangat hati-hati, mengikuti kerangka kerja sama Komite Perbatasan Regional (RBC), untuk memastikan tingkat perdamaian dan keamanan tertinggi bagi tim survei.
Angkatan Laut Kerajaan Thailand menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, dan memastikan keselamatan warga negara yang tinggal di wilayah perbatasan.
