Thailand akan membuka pusat anti-berita hoaks pertama pada 1 November. "Badan ini untuk memerangi berita yang belum diverifikasi yang beredar di platform media sosial," kata Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Buddhipongse Punnakanta, Rabu (25 September).
"Akhir-akhir ini siapa saja bisa menjadi reporter. Ada yang bisa diposting dan dibagikan. Orang Thailand senang berbagi. Tapi siapa yang bertanggung jawab atas informasi semacam itu dan merefleksikan dampaknya pada masyarakat?" kata Buddhipongse di sebuah forum tentang privasi data.
Tujuan dari badan pusat ini adalah untuk mengidentifikasi informasi yang mungkin tidak faktual, memverifikasi fakta-fakta, kemudian menyebarluaskan gambaran yang akurat kepada publik melalui situs web baru, Facebook dan aplikasi obrolan Line
Badan pusat ini akan melihat beberapa bidang di mana berita palsu biasa beredar, termasuk bencana alam, masalah keuangan, produk kesehatan dan barang terlarang, serta kebijakan pemerintah.
Badan pusat ini berlokasi di Bangkok, akan diawaki oleh staf kementerian, personel perusahaan negara, kelompok sipil, staf universitas, dan Asosiasi Jurnalis Thailand.
"Ini bukan semata-mata inisiatif pemerintah, karena kami telah mencari kerja sama dengan masyarakat sipil dan sektor swasta," kata menteri kepada The Straits Times.
"Orang-orang ini tidak akan terlibat dalam melacak individu. Saya telah meminta masing-masing lembaga untuk menyediakan setidaknya tiga orang karena kita perlu memverifikasi setiap informasi dalam dua jam," tambahnya.
Pembukaan badan pusat ini datang dua bulan setelah Thailand mengusulkan agar perusahaan teknologi mendirikan pusat berita anti-hoaks di 10 negara Asean.
Dewan regulator telekomunikasi Asean telah menerima proposal Thailand dan pedoman tentang masalah ini diharapkan akan secara resmi diadopsi pada KTT Asean November 2019, kata sebuah sumber kepada Reuters.
Ada kekhawatiran di Thailand bahwa berita palsu telah menyebarkan ketegangan di masyarakat.
Sejak mengambil jabatan menteri pada bulan Juli, Buddhipongse, yang menjabat sebagai juru bicara pemerintah selama rezim militer di bawah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, telah bertindak memadamkan desas-desus palsu. Salah satunya menyarankan agar pihak berwenang akan menunjuk zona keamanan khusus setelah serangkaian ledakan bom di Bangkok pada awal Agustus.
Dalam sebuah posting Facebook yang dibuat pada hari Minggu, Buddhipongse mengatakan peralatan sedang dipasang dan diuji di pusat, dengan kecerdasan buatan (AI) dan para ahli dikerahkan.
"Saya yang memprakarsai itu, jadi saya akan mewujudkannya dan itu akan bekerja dengan baik," tulisnya.
Politisi oposisi dan kelompok hak asasi manusia khawatir bahwa tujuan dari inisiatif ini terutama untuk membantu pemerintah itu sendiri.
"Saya setuju dengan menteri bahwa berita palsu adalah tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Thailand saat ini. Tetapi yang saya khawatirkan adalah ketidakberpihakan pemerintah dalam menjalankan tugas ini," kata Pannika Wanich, juru bicara Future Forward Party.
"Kami tidak yakin apakah ini akan menjadi alat lain untuk mengendalikan opini orang, menilai rekam jejak kementerian," tambahnya.
Buddhipongse membantah tuduhan itu, ia mengatakan pemerintah tidak memiliki motivasi politik dalam mendirikan pusat.
"Ini untuk kepentingan semua," kata menteri.
