Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul telah membentuk komite khusus untuk mempelajari pelajaran dari banjir tahun 2011 dan 2023, dengan tujuan mencegah bencana di masa mendatang dan meningkatkan strategi pencegahan banjir.
Bangkok, Suarathailand- Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah membentuk komite khusus beranggotakan lebih dari 30 orang untuk mempelajari dan memetik pelajaran dari banjir besar tahun 2011 dan tahun ini, guna mencegah atau meminimalkan bencana serupa di masa mendatang.
Anutin menandatangani perintah Perdana Menteri tertanggal 1 Desember untuk membentuk komite tersebut, yang akan diketuai olehnya sendiri.
Perintah tersebut menyatakan bahwa wilayah tengah Thailand rusak parah akibat banjir pada tahun 2011 dan tahun ini, dengan banjir besar yang melanda Songkhla dan banjir di wilayah Selatan, Utara, Timur Laut, dan Tengah akibat perubahan iklim.
Lebih lanjut, laporan tersebut mencatat bahwa banjir serupa dapat terjadi lagi di masa mendatang, dan pemerintah harus belajar dari masa lalu untuk mencegah kerusakan parah dan merencanakan langkah-langkah untuk membantu, memulihkan, dan memulihkan masyarakat serta wilayah terdampak dengan cepat melalui kerja sama dari semua pihak.
Tugas dan Wewenang Komite
1) Mempelajari dan mengambil pelajaran dari banjir besar di Songkhla, khususnya di Distrik Hat Yai, serta banjir tahun 2011, dan mengusulkan cara-cara untuk mencegah kerusakan besar akibat banjir di masa mendatang. Hal ini mencakup pengembangan strategi untuk:
(1.1) Sistem peringatan dini, pencegahan bencana, pusat evakuasi, kendaraan, peralatan tanggap bencana, penyimpanan makanan, persediaan medis cadangan, dan barang-barang penting lainnya.
(1.2) Utilitas publik yang mampu menangani banjir, termasuk listrik, air, dan telekomunikasi.
(1.3) Sistem kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang siap siaga menghadapi banjir.
(1.4) Buku panduan umum untuk kesiapsiagaan banjir, dan pelaksanaan simulasi bencana setidaknya setahun sekali.
(1.5) Buku panduan bagi petugas yang terlibat dalam tanggap darurat banjir, dan pembentukan pusat komando terpadu untuk operasi pencegahan dan tanggap darurat banjir.
2) Mempelajari praktik-praktik negara-negara yang telah siap siaga dalam pencegahan banjir dan mitigasi bencana, atau bencana alam lainnya, dan menugaskan lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama dalam membangun sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang efektif.
3) Mengambil hasil studi dan rekomendasi untuk dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan terkait guna mendapatkan umpan balik.
4) Menunjuk subkomite atau individu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh komite dan melaporkan kembali kepada komite.
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perdana Menteri atau Kabinet. Apabila seorang anggota komite diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, anggota yang tersisa akan melanjutkan tugas mereka.
Batas Waktu Penyelesaian dan Langkah Selanjutnya
Komite wajib menyelesaikan tugas-tugas tersebut dalam waktu tiga bulan sejak tanggal berlakunya perintah ini dan menyerahkan laporan untuk disetujui Kabinet guna melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
Setelah Kabinet menyetujui laporan komite, Komite Pencegahan dan Mitigasi Bencana Nasional wajib memasukkan hasil studi dan rekomendasi tersebut ke dalam rencana pencegahan dan mitigasi bencana nasional. Sekretariat komite akan segera menyebarluaskan kajian dan pembelajaran dari banjir besar kepada publik.
