>Thailand membantah telah sengaja menyerang kuil Preah Vihear, dengan menyatakan tindakannya merupakan upaya membela diri terhadap ancaman militer yang berasal dari kawasan situs warisan budaya tersebut.
>Negara itu membenarkan tindakannya berdasarkan hukum internasional, dengan argumen bahwa status perlindungan situs budaya menjadi gugur jika situs tersebut digunakan untuk tujuan militer, seperti penyimpanan senjata atau peluncuran serangan.
>Thailand menyerukan pemeriksaan yang tidak memihak terhadap seluruh rangkaian peristiwa serta verifikasi bukti secara independen dari semua pihak, alih-alih pengambilan keputusan yang didasarkan pada tuduhan media.
>Pihaknya membedakan antara pengerahan pasukan demi keamanan dan pendudukan wilayah, seraya menegaskan tidak ada niat untuk merebut wilayah Kamboja dan bahwa masalah perbatasan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati.
Bangkok, Suarathailand- ACM Prapas Sornchaidee, Asisten Panglima Angkatan Udara Kerajaan Thailand sekaligus Direktur Pusat Informasi Bersama (JIC) Thailand-Kamboja, memaparkan posisi Thailand pada hari Jumat (11 September 2026) setelah Pusat Aksi Ranjau Kamboja (CMAC) menuduh negara tersebut menyerang Kuil Preah Vihear dan berniat menghancurkan situs Warisan Dunia itu.
Ia mengatakan Thailand menempatkan perlindungan warisan budaya sebagai prioritas utama dan tidak berniat menghancurkan kuil tersebut, namun tidak dapat mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa kawasan itu telah digunakan untuk menyimpan senjata, mengerahkan pasukan, dan meluncurkan serangan ke arah Thailand, yang berdampak pada personel militer serta warga sipil Thailand.
Ia menegaskan berdasarkan hukum humaniter internasional, jika suatu situs atau kawasan digunakan untuk tujuan militer, penggunaan tersebut harus dinilai berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Tindakan Thailand ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dan dilakukan sebagai upaya membela diri, dengan menerapkan prinsip pembedaan (distinction), kebutuhan militer, dan proporsionalitas, bukan dengan tujuan menyasar warisan budaya.
Prapas mengatakan bahwa penilaian apa pun tidak boleh hanya berfokus pada kerusakan pasca-peristiwa, melainkan harus mempertimbangkan seluruh rangkaian kejadian, termasuk siapa yang melepaskan tembakan, dari mana arah tembakan berasal, apa targetnya, serta apa yang dialami oleh personel militer dan warga sipil Thailand.
Thailand menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan fakta dan bukti guna menjalani pemeriksaan yang tidak memihak, dengan standar yang sama bagi semua pihak.
Prapas menyebutkan bahwa angka-angka yang merujuk pada 501 target dan kerusakan di lebih dari 560 lokasi memerlukan verifikasi.
Adanya kerusakan saja tidak dapat membuktikan adanya niat sengaja, sementara setiap penilaian harus menelaah sumber kebakaran, urutan kejadian, penggunaan kawasan tersebut untuk kepentingan militer, serta tujuan dari semua operasi yang dilakukan.
Prapas membedakan antara penilaian kerusakan yang dilakukan oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB) dan ICOMOS (Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs) dengan penentuan tanggung jawab hukum Thailand.
Adanya kerusakan merupakan fakta yang perlu dipertimbangkan, namun penetapan tanggung jawab atau niat sengaja memerlukan bukti serta proses hukum yang tepat.
Situs Warisan Dunia harus dilindungi namun tidak boleh digunakan untuk tujuan militer, ujarnya.
Jika senjata disimpan, pasukan dikerahkan, atau serangan dilancarkan terhadap personel militer dan warga sipil Thailand dari kawasan tersebut, Thailand berhak membela diri berdasarkan hukum internasional.
Ia menyerukan agar seluruh rangkaian kejadian dan bukti dari semua pihak dinilai menggunakan standar yang sama.
Poin-poin utama yang disampaikan Thailand mencakup perlindungan warisan budaya, perlunya mencegah penggunaan situs Warisan Dunia untuk tujuan militer, pembelaan diri, perlindungan warga sipil, pemeriksaan menyeluruh atas rangkaian kejadian, serta verifikasi independen agar fakta-fakta dapat ditetapkan secara imparsial.
Prapas menepis tuduhan Kamboja yang menyebut bahwa Thailand telah merekayasa kunjungan Tim Pengamat ASEAN (AOT) dan pihak media.
Ia menegaskan bahwa Thailand tidak perlu merekayasa apa pun karena para pengamat dan jurnalis telah melihat sendiri kondisi di lokasi tersebut.
Peran Thailand adalah memberikan akses dengan tetap memperhatikan persyaratan keselamatan serta membiarkan para pengunjung mengambil kesimpulan mereka sendiri.
Kamboja sebaiknya menyampaikan informasi atau bukti yang berbeda melalui mekanisme yang relevan agar hal tersebut dapat diperiksa.
Ia mengatakan bahwa pemeriksaan fakta secara sistematis, alih-alih melontarkan tuduhan melalui media, merupakan langkah terbaik.
Kamboja juga berpendapat bahwa para pengamat tidak mendapatkan gambaran utuh karena Thailand yang menentukan rute dan lokasi kunjungan.
Prapas menegaskan bahwa setiap kunjungan ke perbatasan harus mempertimbangkan aspek keselamatan, sehingga rute perjalanan perlu dinilai dan dikoordinasikan terlebih dahulu.
Penentuan rute demi alasan keselamatan tidak dimaksudkan untuk mendikte apa yang harus diyakini oleh para pengamat.
Thailand tidak meminta siapa pun untuk menerima begitu saja penjelasannya, melainkan mendukung pemeriksaan lebih lanjut yang didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat diverifikasi.
Prapas menyambut baik pengamatan Kolonel Roderick Garcia yang menyatakan bahwa apa yang dilihatnya berbeda dari informasi yang diterima sebelumnya dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Ia mengatakan bahwa seruan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam sejalan dengan sikap Thailand, yakni bahwa penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada klaim dari salah satu pihak.
Ketika informasi awal tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, tugas pengamat adalah meninjaunya kembali, dan Thailand siap mendukung proses yang imparsial sesuai dengan batasan mandat mereka.
Prapas menyatakan bahwa gambar-gambar yang memperlihatkan markas penipuan, kantor polisi palsu, dan lokasi mencurigakan lainnya tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran oleh Kamboja tanpa melalui penyelidikan.
Gambar dan lokasi tersebut hanyalah informasi awal, sedangkan kaitan apa pun dengan aktivitas kriminal atau pertanggungjawaban hukum harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penegakan hukum.
Thailand memandang kejahatan lintas negara, khususnya jaringan penipuan daring, sebagai masalah regional bersama yang harus ditangani melalui kerja sama dan bukti nyata, bukan dengan saling melontarkan tuduhan.
Kamboja juga mempertanyakan alasan Thailand berbicara mengenai penarikan pasukan jika negara itu tidak sedang menduduki wilayah tersebut.
Prapas menegaskan perlunya membedakan secara jelas antara pengerahan pasukan dan pendudukan wilayah.
Kehadiran pasukan di suatu wilayah akibat situasi keamanan tidak secara otomatis menentukan status kedaulatan.
Thailand tidak berniat merebut wilayah Kamboja, dan pengerahan pasukan Thailand harus ditinjau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, khususnya pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Sabtu (27 Desember 2025).
Masalah perbatasan harus diselesaikan melalui mekanisme yang memang berwenang menanganinya, bukan diputuskan berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh salah satu pihak.
Prapas mengatakan bahwa Thailand tidak meminta siapa pun untuk menerima pernyataannya begitu saja tanpa pertanyaan, melainkan mengajak semua pihak untuk memeriksa fakta-fakta yang ada.
Keraguan apa pun harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut, dan bukti-bukti yang ada harus dibandingkan satu sama lain.
Para pengamat hadir untuk melakukan pengamatan, bukan untuk menentukan batas wilayah, sementara sengketa perbatasan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati oleh kedua negara. “Sebuah situasi mungkin saja direkayasa, namun bukti dapat diverifikasi. Oleh karena itu, Thailand tidak berniat bersaing melalui retorika. Kami ingin bersaing berdasarkan fakta, membuka diri terhadap pemeriksaan, dan kembali pada kesepakatan yang telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak. Itulah langkah maju yang paling bertanggung jawab,” ujar Prapas.
