Anutin menekankan angkatan bersenjata bertanggung jawab atas perbatasan, tempat penampungan siap untuk pengungsi.
Bangkok, Suarathailand- Thailand akan mengerahkan lebih banyak polisi dan pejabat Kementerian Dalam Negeri di perbatasan untuk meringankan beban kerja tentara yang melindungi rakyat selama ketegangan yang berkelanjutan dengan Kamboja, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan pada hari Senin.
Anutin mengatakan ia telah berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan Natthaphon Narkphanit dan komandan angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas perbatasan Thailand-Kamboja sebelum mengumumkan langkah tersebut.
Perdana menteri, yang juga menteri dalam negeri, tidak mengatakan kapan pembicaraan itu berlangsung. Beberapa media mengatakan pertemuan itu berlangsung pada Minggu malam dan dihadiri oleh kepala polisi nasional Jenderal Polisi Kittarat Punphet.
Ketegangan di perbatasan masih tinggi dan Thailand mengecam Kamboja dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menuduh Phnom Penh melakukan pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata, provokasi, dan pemukiman ilegal di tanah Thailand.
Anutin mengatakan bahwa merupakan kebijakan pemerintah bahwa Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi perbatasan.
"Lampu hijau masih memberi wewenang kepada angkatan bersenjata untuk sepenuhnya melindungi integritas kami dalam menghadapi provokasi dari Kamboja," ujarnya di Gedung Pemerintah sebelum berangkat ke parlemen untuk menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahan barunya.
Perdana menteri mengatakan pusat-pusat evakuasi telah disiapkan untuk menerima orang-orang dari perbatasan jika terjadi bentrokan bersenjata baru. Tempat-tempat penampungan tersebut memiliki fasilitas lengkap, ujarnya, dan warga harus bekerja sama dengan petugas jika mereka diperintahkan meninggalkan rumah mereka.
"Situasinya masih tegang, jadi kami harus menyiapkan pusat-pusat evakuasi dan meyakinkan orang-orang di sepanjang perbatasan bahwa mereka akan aman," ujarnya.
