Sekjen SBPAC Laksamana Muda Somkiat Polprayoon membuka acara pertemuan dan dukungan terhadap 40 organisasi masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk anak-anak dan perempuan yang berada di Thailand Selatan. Sebanyak 40 organisasi ini telah banyak berpartisipasi mendorong terciptanya solusi masalah di provinsi perbatasan selatan serta berjuang menciptakan perdamaian. Acara pertemuan digelar di ruang pertemuan Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Selatan di Distrik Muang, Provinsi Yala, pada 16 Oktober 2019.
Sekjen SBPAC mengapresiasi semua pihak atas komitmen berkelanjutan bekerja untuk kepentingan anak-anak dan perempuan di provinsi perbatsan selatan. Pemerintah memiliki pusat koordinasi untuk memfasilitasi semua orang yang bekerja untuk kemajuan rakyat. Pada masa lalu, ketika Perdana Menteri membuka Pusat Koordinasi pertama untuk anak dan perempuan, Pusat ini akan mempunyai dampak yang bermanfaat dan luas bagi anak-anak dan perempuan.
Soraya Chamchuri, Presiden Pusat Koordinasi Anak dan Perempuan di Provinsi Perbatasan Selatan, mengatakan dia sangat senang bahwa SBPAC memberikan dukungan keuangan kepada jaringan masyarakat sipil yang bekerja untuk anak-anak dan perempuan. Komite Pusat Koordinasi telah berpartisipasi dalam pemilihan organisasi masyarakat sipil dan membantu anggaran untuk mendorong kegiatan anak-anak dan perempuan sesuai dengan kebijakan utama pemerintah terkait resolusi damai di provinsi perbatasan selatan.
Pertemuan ini juga digelar untuk memilih organisasi dengan kinerja luar biasa serta kerangka kerja untuk agenda anak-anak dan perempuan yang mencakup 7 aspek, yaitu: Akses ke keadilan dan pemulihan, kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, anak-anak, perempuan, perdamaian dan keamanan, kesejahteraan anak-anak dan perempuan, akses ke layanan pemerintah, partisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan, dan kesetaraan gender.
Sebanyak 40 organisasi yang memenuhi syarat akan menerima hibah sekitar 250.000 baht per organisasi, 20 organisasi untuk anak-anak dan 20 organisasi wanita. Pusat koordinasi akan memantau kegiatan jaringan masyarakat sipil dan akan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal SBPAC untuk memaksimalkan penggunaan anggaran penyelesaikan masalah di provinsi perbatasan selatan.
