Irlandia, Suarathailand- Media Irlandia RTE melaporkan Inggris berencana memperketat penegakan aturan imigrasi, termasuk meningkatkan pemeriksaan di perbatasan dengan Irlandia, menyusul terjadinya kerusuhan di Belfast.
Jim O'Callaghan, Menteri Kehakiman Irlandia, melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Menteri Urusan Irlandia Utara Inggris Hilary Benn dan Menteri Kehakiman Irlandia Utara Naomi Long.
Pembicaraan itu membahas kerja sama lintas perbatasan serta langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan Common Travel Area — pengaturan yang memungkinkan warga Inggris dan Irlandia bergerak bebas antara kedua negara.
Kedua pemerintah sepakat memperluas pertukaran informasi terkait migrasi dan memperkuat upaya mengidentifikasi individu yang menyalahgunakan fasilitas perjalanan tersebut, dalam KTT Inggris-Irlandia pada Maret lalu.
Isu itu kembali menjadi perhatian setelah insiden penusukan terjadi di Belfast pada Senin, yang memicu kerusuhan anti-imigran dan memperuncing perdebatan mengenai pergerakan orang melalui perbatasan terbuka antara Irlandia dan Irlandia Utara.
Seorang warga Sudan bernama Hadi Alodid dituduh berulang kali menikam kepala dan tubuh bagian atas seorang pria setempat dalam serangan di jalanan Belfast yang terekam video.
Ia ditangkap di lokasi kejadian pada Senin dan hadir di pengadilan pada Rabu, di mana hakim memerintahkan penahanannya.
Menurut kepolisian, Alodid melakukan perjalanan dari Sudan ke Paris sebelum terbang ke Dublin dan kemudian memasuki Irlandia Utara.
Ia mengajukan suaka pada Februari 2023 dan memperoleh izin tinggal di Inggris pada tahun yang sama. Polisi menyatakan Alodid tidak pernah masuk dalam pantauan dinas keamanan.
Serangan yang menyebabkan seorang warga setempat mengalami luka serius itu memicu kerusuhan anti-imigran di sejumlah wilayah Belfast.
Kelompok-kelompok bermasker membakar rumah dan kendaraan selama kerusuhan berlangsung. Polisi menangkap sedikitnya 16 orang terkait aksi kekerasan tersebut pada Rabu malam.
Sementara itu, pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer tengah menyiapkan tambahan sumber daya untuk memerangi imigrasi ilegal, termasuk di Irlandia Utara.
Menurut RTE, operasi berbasis intelijen akan diperluas dalam tiga tahun ke depan, termasuk pemeriksaan terarah di jalur Common Travel Area guna mendeteksi dan menahan migran tidak berdokumen.
Kementerian Dalam Negeri Inggris telah mengalokasikan dana sebesar 3,7 miliar pound sterling (hampir Rp89 triliun) untuk berbagai langkah penegakan aturan imigrasi hingga 2029.
