Mayjen Winthai mengatakan penyelesaian masalah perbatasan bermula dari kelalaian Kamboja dalam menangani pelanggaran di masa lalu, bukan dari permusuhan antara warga Thailand biasa dan warga Kamboja.
Bangkok, Suarathailand- Tentara Kerajaan Thailand (RTA) kembali menegaskan perdamaian perbatasan yang sedang berlangsung dengan Kamboja bukanlah konflik antara rakyat kedua negara, melainkan konsekuensi dari pengabaian Kamboja terhadap perjanjian bilateral dan tindakan yang dimaksudkan untuk memicu ketegangan demi keuntungan politik.
Tentara Kerajaan Thailand (RTA) menanggapi pernyataan yang diunggah di media sosial oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengenai demarkasi perbatasan Thailand-Kamboja di Provinsi Sa Kaeo.
Komentar pemimpin Kamboja tersebut mendistorsi fakta dan berisiko mengangkat publik, kata juru bicara RTA, Walikota Jenderal Winthai Suvaree. Pernyataan tersebut berisi detail yang tidak akurat dan klaim hipotek yang bertujuan menggambarkan Thailand secara negatif.
Pernyataan Hun Manet membahas proses demarkasi perbatasan di Sa Kaeo secara rinci, disertai peta, dan mengomentari klarifikasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh Thailand. Militer Thailand pada hari Sabtu mengeluarkan bantahan terperinci, yang menyoroti dua poin penting:
1. Pelanggaran Nota Kesepahaman (MoU) 2000
Hun Manet mengutip MoU yang menetapkan bahwa kedua pihak harus mempertahankan status quo hingga penetapan batas wilayah selesai.
Mayjen Winthai berpendapat bahwa Kamboja telah berulang kali melanggar MoU tentang penetapan batas wilayah dengan mengubah bentuk lahan dan membangun organisasi di wilayah pelestarian, bahkan di wilayah Thailand yang tidak diklaim secara tumpang tindih.
Kamboja telah berulang kali menandatangani perjanjian ini selama dua dekade terakhir dengan membangun rumah dan membangun komunitas — tidak hanya di wilayah perjanjian tetapi juga di wilayah Thailand yang telah ditetapkan dengan jelas.
“Thailand telah mengajukan lebih dari 500 protes berdasarkan kerangka MoU, tetapi Kamboja belum mengambil tindakan korektif,” ujarnya.
Mengutip citra udara, juru bicara tersebut mengatakan bukti dengan jelas menunjukkan pelanggaran batas Kamboja selama dua dekade terakhir, termasuk keinginan parit militer di Ubon Ratchathani — wilayah yang secara mencolok Dihindari oleh Hun Manet.
2. Tuduhan pemetaan perbatasan sepihak
Walikota Jenderal Winthai menepis tuduhan bahwa Thailand telah menetapkan garis batas secara sepihak. Ia menjelaskan bahwa perbatasan tersebut dijelaskan menggunakan fitur alam seperti garis daerah aliran sungai di daerah pegunungan dan penanda batas di dataran.
Ia menekankan bahwa proses pemetaan tersebut mudah dan tidak memerlukan keahlian teknis tingkat lanjut — hanya kejujuran dan niat yang baik. Komisi gabungan telah mensurvei dan mendokumentasikan koordinat untuk semua 74 penanda batas, termasuk wilayah yang disepakati bersama dan disengketakan.
Dalam kasus penanda 42 dan 43, kedua belah pihak memiliki klaim yang tumpang tindih. Namun, wilayah menuntut Ban Nong Ya Kaeo dan Ban Nong Chan di Provinsi Sa Kaeo — otoritas tempat Thailand telah memerintahkan penduduk Kamboja untuk mengungsi — jelas berada di dalam wilayah Thailand dan bukan bagian dari klaim yang tumpang tindih, katanya.
Mayjen Winthai mengatakan bahwa penyelesaian tersebut bermula dari kelalaian Kamboja dalam menangani pelanggaran di masa lalu, bukan dari permusuhan antara warga Thailand biasa dan warga Kamboja.
“Thailand tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara damai, sesuai dengan hukum internasional, dan dengan penuh rasa hormat terhadap integritas dan integritas wilayah negara-negara tetangga,” ujarnya. “Kami bertemu dengan Kamboja untuk menunjukkan rasa hormat yang sama terhadap integritas dan integritas wilayah Thailand.”
