Thailand mungkin akan menjadi negara di Asia Tenggara berikutnya yang juga akan merelokasi ibukotanya setelah Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengisyaratkan bahwa langkah semacam itu adalah hal yang mungkin di bawah pemerintahannya.
Terinspirasi dari negara tetangga Myanmar dan rencana serupa yang sedang dirumuskan di Indonesia, perdana menteri Thailand itu menyatakan bahwa merelokasi ibu kota dapat membantu Bangkok mengatasi tantangan perkotaan yang semakin memuncak.
Seperti Jakarta, Bangkok juga dikelilingi permasalahan seperti kepadatan penduduk, polusi, naiknya permukaan laut dan kemacetan lalu lintas yang padat.
Selama pidato di Connecting Thailand dengan World Conference pada tanggal 18 September, seorang jenderal purnawirawan melayangkan dua pilihan untuk langkah potensial. “Yang pertama adalah menemukan kota yang tidak terlalu jauh atau terlalu mahal untuk dipindahkan,” katanya. “Yang kedua adalah pindah ke luar Bangkok untuk mengurangi keramaian,” tambahnya.
Perdana menteri Thailand mengatakan bahwa memindahkan pemerintah ke pinggiran Bangkok dapat membantu meringankan arus lalu lintas dan mengurangi kebutuhan untuk bolak-balik dari pusat kota.
Diperlukan penelitian dan studi komprehensif mengenai dampak sosial dan ekonomi dari langkah tersebut. Tetapi Chan-o-cha menyatakan bahwa langkah tersebut dapat menjadi mungkin di bawah pemerintahannya.
Usulan itu muncul beberapa minggu setelah presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan ibukota administratif akan dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Ini bukan pertama kalinya gagasan untuk memindahkan ibukota administrasi Thailand muncul. Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra juga menyarankan ibukota administratif untuk dipindahkan ke Nakhon Nayok, sebuah provinsi yang berjarak 100 km dari ibukota.
Penelitian juga telah dilakukan untuk memindahkan kantor pemerintah ke Chachoengsao, pusat pertanian di sebelah timur Bangkok. Seperti halnya Jakarta, gagasan untuk memindahkan ibukota telah menarik tinjauan beragam, dan keraguan tentang apakah rencana tersebut akan terwujud.
Thosaporn Sirisamphand, dari Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, mengatakan kepada Bangkok Post bahwa perdana menteri belum meminta badan tersebut untuk secara serius mempelajari kemungkinan itu, dan bahwa sarannya baru-baru ini mungkin merupakan pernyataan tanpa pertimbangan.
“Relokasi ibu kota adalah masalah besar dan perlu kerja sama yang serius dari berbagai lembaga,” katan Sirisamphand. “Saya pikir Jenderal Prayut hanya memberikan ide saja kepada publik tentang cara mengatasi kemacetan lalu lintas di Bangkok,” ungkapnya.
Menurut sebuah studi tahun 2018 tentang lalu lintas terburuk di dunia, Bangkok berada pada peringkat kedelapan, satu tempat di belakang Jakarta, untuk tingkat kemacetan jalannya, sedangkan Mumbai berada di peringkat pertama.
Para ahli menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu melakukan studi tentang cara-cara untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Bangkok, dan fokus pada pembangunan di provinsi tingkat kedua.
