Juru bicara Militer Thailand Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menolak klaim aneksasi Kamboja, mengatakan Thailand telah merebut kembali tanah yang telah lama diduduki secara ilegal di dekat Ban Nong Chan.
Bangkok, Suarathailand- Juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand (RTA), Mayor Jenderal Winthai Suvaree mengulangi bahwa menteri informasi Kamboja telah berbohong dengan mengklaim Thailand secara ilegal mencaplok wilayah Kamboja setelah bentrokan perbatasan yang intens.
Winthai mengatakan Thailand justru telah merebut kembali tanah yang telah diduduki secara ilegal oleh warga sipil dan tentara Kamboja selama 40 tahun terakhir.
Tanggapan ini menyusul wawancara AFP dengan menteri informasi Kamboja
Winthai menanggapi wawancara yang diberikan Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, kepada AFP.
Neth Pheaktra mengklaim bahwa, meskipun gencatan senjata ditandatangani pada 27 Desember 2025, militer Thailand telah bergerak untuk merebut dan mengelola beberapa wilayah perbatasan.
Perselisihan berpusat di desa Chouk Chey (Ban Nong Chan)
Fokus utama adalah desa Chouk Chey—yang dikenal di Thailand sebagai Ban Nong Chan—terletak di antara provinsi Banteay Meanchey Kamboja dan provinsi Sa Kaeo Thailand.
Ia menuduh pasukan Thailand memasang kawat berduri dan kontainer pengiriman untuk membuat pagar perbatasan de facto, merusak bangunan sipil, dan mengibarkan bendera nasional Thailand di daerah yang diklaim Kamboja sebagai wilayahnya. Ia juga memberikan peta kepada media yang menunjukkan kehadiran militer Thailand sekitar 750 meter ke wilayah yang diklaim oleh Phnom Penh.
Winthai mengatakan Neth Pheaktra memutarbalikkan fakta, bersikeras bahwa Ban Nong Chan telah berada di wilayah Thailand sejak awal, sementara warga sipil dan pasukan Kamboja telah melanggar wilayah Thailand.
Ia menambahkan bahwa operasi militer Thailand dilakukan sesuai dengan praktik internasional, tidak melanggar wilayah Kamboja, dan tidak memengaruhi warga sipil Kamboja.
Thailand mengutip mekanisme bilateral dan penegakan hukum yang telah lama ada
Winthai mengatakan Thailand telah lama menggunakan mekanisme yang ada antara kedua negara tetangga tersebut untuk memprotes pelanggaran wilayah Kamboja.
Ia menambahkan bahwa Thailand hanya menegakkan hukum di bawah yurisdiksi beberapa lembaga, termasuk Departemen Administrasi Provinsi, Kepolisian Kerajaan Thailand, dan Departemen Kehutanan, dan bahwa para pelanggar Kamboja telah berulang kali diperingatkan sebelumnya untuk meninggalkan wilayah Thailand.
Seruan untuk informasi yang 'terus terang' untuk menghindari kesalahpahaman
“RTA menginginkan Kamboja untuk menyampaikan informasi secara terus terang, tanpa distorsi, untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat internasional yang dapat merusak reputasi Thailand dan suasana kerja sama,” pungkas Winthai.
