Tiga jenazah harus dipindahkan dari sebuah pemakaman Yahudi setelah izinnya kedaluwarsa, sementara pemeriksaan terhadap pemakaman lain diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dua hari.
Bangkok, Suarathailand- Wakil Menteri Dalam Negeri Polapee Suwunchwee telah memerintahkan otoritas setempat untuk mengatur pemindahan tiga jenazah dari pemakaman Yahudi di Chachoengsao yang tidak lagi memiliki izin operasional yang sah.
Saat mengunjungi lokasi di distrik Bang Khla pada hari Senin (7 September 2026), Polapee mengatakan bahwa ketiga orang tersebut meninggal dunia setelah izin pemakaman kedaluwarsa dan pihak berwenang setempat tidak diberitahu. Otoritas distrik dan gubernur provinsi akan mengeluarkan perintah tertulis resmi yang mewajibkan pemindahan jenazah-jenazah tersebut.
Satu orang lainnya diyakini meninggal dunia saat izin masih berlaku, dan Polapee menyatakan bahwa pemakaman tersebut sah secara hukum. Namun, ia menginstruksikan pejabat distrik untuk meninjau peraturan perundang-undangan terkait dan mengatakan bahwa jenazah tersebut juga harus dipindahkan jika ditemukan adanya pelanggaran.
Ia juga memerintahkan pemeriksaan yang lebih luas terhadap izin pemakaman, termasuk lokasi di kawasan Charoen Krung, Bangkok, dengan hasil yang diharapkan keluar dalam satu atau dua hari.
Perpanjangan izin ditolak karena masalah standar lokasi
Menteri perintahkan pemindahan jenazah dari pemakaman Yahudi di Chachoengsao
Polapee mengatakan bahwa pengelola pemakaman Bang Khla mengajukan permohonan izin pada tahun 2021 dan memperoleh izin pada tahun tersebut. Ketika izin kedaluwarsa pada tahun 2023, pengelola mengajukan perpanjangan.
Inspeksi yang dilakukan oleh kepala distrik dan instansi terkait menemukan bahwa konstruksi lokasi tersebut tidak memenuhi standar hukum, termasuk persyaratan mengenai jarak dari jalan dan sungai. Oleh karena itu, izin tidak diperpanjang.
Upaya banding yang kemudian diajukan pengelola kepada Menteri Dalam Negeri saat itu tidak berhasil. Pengelola kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana proses hukumnya masih berlangsung.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya kelalaian dalam inspeksi atau pemberian izin, Polapee mengatakan bahwa temuan apa pun harus didasarkan pada fakta. Dalam kasus pemakaman ini, ia menyatakan bahwa para pejabat telah menjalankan tugas mereka dengan benar.
Lokasi di Charoen Krung menghadapi pemeriksaan perizinan
Saat ditanya mengenai laporan bahwa sebuah pemakaman Yahudi di kawasan Charoen Krung, Bangkok, telah beroperasi tanpa izin selama 30 tahun, Polapee mengatakan bahwa pemeriksaan menunjukkan adanya empat atau lima lokasi di kawasan tersebut tempat jenazah dimakamkan.
Petugas telah dikerahkan untuk memeriksa lokasi-lokasi tersebut. Peninjauan akan mencakup hukum dan peraturan yang berlaku, sementara pemeriksaan terhadap pemakaman di seluruh negeri akan memastikan apakah mereka memiliki izin operasi yang sah.
Setiap pemakaman yang terbukti beroperasi secara ilegal akan menghadapi proses hukum, ujarnya.
Penyelidikan bisnis yang lebih luas dan peninjauan lahan selama 15 hari
Polapee juga memaparkan penyelidikan terkait dugaan kegiatan bisnis ilegal yang melibatkan warga negara asing, seraya menyatakan bahwa pihak berwenang sedang memeriksa dugaan penggunaan nama pihak lain (nominee) dan kepemilikan lahan yang melanggar hukum.
Menanggapi pertanyaan mengenai masalah yang melibatkan warga negara Israel, ia mengatakan bahwa kekhawatiran semacam itu telah berulang kali muncul dan menegaskan bahwa ia tidak mengabaikannya. Ia telah mengunjungi Phuket, Koh Samui, dan Koh Phangan serta membahas masalah tersebut dengan Menteri Kehakiman.
Departemen Investigasi Khusus (DSI) sedang mempertimbangkan apakah akan menangani masalah ini sebagai kasus khusus karena dugaan kerugian finansial melebihi 300 juta baht, katanya.
Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Administrasi Provinsi telah memperluas penyelidikan terhadap bisnis yang terkait dengan kelompok-kelompok tersebut. Penyelidikan terus berjalan bersama Kantor Anti-Pencucian Uang (AMLO) dan DSI, sementara Komisi Anti-Korupsi Sektor Publik (PACC) akan turut serta dalam penyelidikan di wilayah-wilayah di mana bukti menunjukkan adanya keterlibatan pejabat pemerintah.
Terkait kepemilikan lahan, Polapee mengatakan lebih dari 1.500 perusahaan telah diidentifikasi memiliki lahan secara ilegal, sementara sekitar 14.000 perusahaan lain yang terkait dengan pihak asing dianggap mencurigakan. Ia juga menyebutkan lebih dari 5.800 bidang tanah dengan nilai lebih dari 60 miliar baht.
Ia menginstruksikan Departemen Pertanahan dan Kementerian Perdagangan untuk bekerja sama. Gubernur provinsi akan diarahkan untuk menegakkan aturan penjualan segera atas lahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ia identifikasi bertindak secara ilegal.
Pihak berwenang memiliki waktu sekitar 15 hari untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan lain yang dicurigai. Perusahaan mana pun yang terbukti melanggar hukum akan menghadapi proses hukum.
Polapee menegaskan bahwa warga negara asing di Thailand wajib mematuhi hukum Thailand. Ia berjanji untuk terus menindak jaringan bisnis ilegal, skema penggunaan nama pihak lain (*nominee*), dan para penipu, seraya menyebut hal-hal tersebut sebagai masalah yang menjadi perhatian publik maupun perdana menteri.
**Pengawasan terhadap data kepemilikan dan pemegang kartu kesejahteraan**
Polapee mengatakan bahwa perubahan pada jajaran direktur dan pemegang saham perusahaan telah mengungkap kelemahan dalam informasi yang tersedia bagi para pejabat.
Menurut Departemen Pengembangan Bisnis di bawah Kementerian Perdagangan, perusahaan-perusahaan tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pihak Thailand saat pertama kali didaftarkan. Perubahan data yang dilakukan kemudian melalui sistem daring menyebabkan pejabat tidak dapat melihat informasi terbaru tersebut, ujarnya.
Ia menginstruksikan Departemen Administrasi Provinsi, Departemen Pertanahan, dan Kementerian Perdagangan untuk membahas perbaikan sistem internal (*back-end*) mereka agar Kementerian Dalam Negeri dapat memeriksa catatan kepemilikan secara lebih cermat.
Sistem yang diusulkan tersebut akan menandai kepemilikan saham oleh pihak asing atau pengaturan kepemilikan tanah yang tampak melanggar hukum. Pembahasan mengenai hal ini sedang berlangsung, katanya.
Polapee berupaya meyakinkan publik bahwa pihak berwenang telah mengantongi data jumlah serta nama perusahaan yang sedang diselidiki. Tim penyelidik juga sedang memeriksa apakah warga negara Thailand yang terlibat dalam pendirian bisnis-bisnis tersebut memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya.
Pemeriksaan telah mencakup sekitar 50.000 nama, termasuk para pemegang kartu kesejahteraan negara. Polapee mengatakan hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah individu-individu tersebut mengetahui bahwa nama mereka tercantum sebagai pemegang saham perusahaan atau apakah mereka telah dibayar untuk bertindak atas nama pihak lain.
Individu-individu yang bersangkutan harus dipanggil untuk dimintai keterangan guna memastikan bagaimana nama mereka bisa tercantum dalam catatan tersebut—sebuah proses yang menurutnya akan memakan waktu.
