Putusan dan hukuman berat tersebut memicu keterkejutan serta kemarahan di kalangan banyak orang Albania Kosovo, yang masih menganggap Thaci dan rekan-rekannya sebagai pahlawan gerakan kemerdekaan.
Den Haag, Suarathailand- Sebuah pengadilan khusus pada hari Selasa menjatuhkan hukuman 17 bulan penjara kepada mantan presiden Kosovo, Hashim Thaci, karena memengaruhi saksi selama persidangan kasus kejahatan perang yang sebelumnya telah membuatnya divonis hukuman 25 tahun penjara.
Pada bulan September, pengadilan di Den Haag menyatakan Thaci dan tiga mantan pemimpin Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) lainnya bersalah atas penangkapan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, dan perlakuan kejam terhadap orang-orang selama perang kemerdekaan melawan Serbia pada tahun 1998-1999.
Putusan dan hukuman berat tersebut memicu keterkejutan serta kemarahan di kalangan banyak orang Albania Kosovo, yang masih menganggap Thaci dan rekan-rekannya sebagai pahlawan gerakan kemerdekaan.
Putusan hari Selasa ini berkaitan dengan kasus terpisah namun masih dalam lingkup yang sama, di mana jaksa menuduh Thaci berupaya memengaruhi jalannya persidangan kejahatan perang tersebut.
Mantan pemimpin itu menghadapi 11 dakwaan, termasuk penghinaan terhadap pengadilan, menghalangi pejabat dalam menjalankan tugasnya, serta melanggar kerahasiaan proses persidangan.
Hakim ketua Christopher Gosnell menyatakan Thaci bersalah atas sembilan dari 11 dakwaan tersebut, dengan menyebut bahwa ia telah bersekongkol untuk memengaruhi saksi kunci pihak penuntut serta membocorkan informasi rahasia.
Gosnell menekankan "beratnya pelanggaran" tersebut, yang ia gambarkan sebagai "serangan terhadap integritas sistem peradilan."
Thaci, yang mengenakan kemeja putih dan dasi biru, sempat meneriakkan sesuatu kepada hakim setelah vonis dibacakan, namun ucapannya tidak terdengar oleh hadirin di ruang sidang.
Empat terdakwa lainnya dibebaskan, baik karena masa hukuman mereka lebih singkat daripada masa tahanan yang telah dijalani, maupun karena mereka dinyatakan tidak bersalah.
Thaci tampak tersenyum lebar saat putusan untuk rekan-rekannya dibacakan, dan ia sempat menjabat tangan salah satu dari mereka dengan hangat setelah hakim menutup persidangan.
Berulang
Jaksa Kimberly West dalam pernyataan pembukanya menduga bahwa Thaci "berulang kali dan secara sistematis berupaya mencampuri kesaksian saksi."
Ia menyatakan bahwa Thaci menginstruksikan empat mantan rekannya—yang secara rutin mengunjunginya di tahanan di Den Haag—untuk membujuk para saksi agar memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
“Semua tindakan yang didakwakan memiliki satu tujuan, yaitu menghalangi dan merongrong proses peradilan kejahatan perang demi keuntungan Hashim Thaci,” tambah West, yang juga menjadi jaksa dalam kasus kejahatan perang yang melibatkannya.
Pihak penuntut telah mendesak para hakim untuk menjatuhkan hukuman enam tahun penjara terhadap Thaci dalam kasus kedua ini, yang akan menambah masa hukuman 25 tahun penjara yang telah dijatuhkan dalam persidangan kejahatan perang sebelumnya.
Thaci mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan. Ia juga telah menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan dalam persidangan kejahatan perang tersebut.
KLA (Tentara Pembebasan Kosovo) muncul pada tahun 1990-an sebagai tanggapan terhadap penindasan yang kian meningkat terhadap etnis Albania di Kosovo, yang saat itu merupakan sebuah provinsi di Serbia.
Terdakwa memimpin perjuangan kemerdekaan Kosovo, yang berakhir setelah pengeboman oleh NATO memaksa pasukan Serbia untuk mundur pada tahun 1999.
Thaci, yang kini berusia 58 tahun—dan pernah menjabat sebagai perdana menteri selama lebih dari tujuh tahun—mengalami lonjakan popularitas saat ia turut mengawal deklarasi kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008.
Namun, citranya tercoreng oleh laporan Dewan Eropa tahun 2010 yang menduga adanya keterkaitan dengan kejahatan terorganisasi serta pelanggaran berat yang dilakukan selama dan segera setelah perang berakhir.
Para kritikus juga menuduh mantan pemimpin tersebut beserta partainya melakukan korupsi dan memusatkan kekuasaan di kalangan sekutu politiknya.
Akan tetapi, tuduhan terkait masa peranglah yang secara tiba-tiba mengakhiri masa kepresidenannya dan membuatnya kini ditahan di Den Haag.
Kosovo Special Chambers (Kamar Khusus Kosovo), yang merupakan bagian dari sistem peradilan Kosovo, dipindahkan ke Den Haag untuk menjamin proses peradilan yang independen, adil, dan aman.
Bulan lalu, parlemen Kosovo melakukan pemungutan suara untuk membatasi wewenang pengadilan tersebut secara drastis.



