74.600 warga Palestina telah terbunuh sejak Israel melancarkan perang genosida pada Oktober 2023.
Teheran, Suarathailand- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menyebut Palestina sebagai penyingkap terbesar hipokrisi Barat.
Dalam konferensi nasional bertajuk “Lonceng Kebangkitan: Dari Iran hingga Palestina” pada hari Selasa, Baqaei menyatakan bahwa Palestina terus menyingkap kontradiksi antara klaim dan tindakan pihak Barat.
“Di manakah posisi Palestina dalam kerangka intelektual kita maupun dunia saat ini? Selama Palestina berada dalam kondisinya yang sekarang, ia tetap menjadi penyingkap terbesar atas klaim-klaim pihak Barat dan Amerika,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Piagam PBB tahun 1945 didasarkan pada beberapa prinsip, yang terutama adalah kedaulatan wilayah dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
“Sejak tahun 1940-an, kita telah menyaksikan dua arus yang berjalan beriringan: satu pihak menekankan hak untuk menentukan nasib sendiri, sementara pihak lain justru menentangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Barat tidak pernah sungguh-sungguh peduli terhadap hak-hak rakyat Palestina,” lanjut sang juru bicara.
“Bangsa Iran tidak dapat menerima tindakan pengusiran paksa penduduk dari rumah mereka serta ketidakadilan yang menimpa mereka,” tambahnya.
Baqaei menegaskan bahwa posisi Iran terhadap Palestina pada dasarnya bersifat “kemanusiaan”. Ia memperingatkan bahwa normalisasi terhadap penyangkalan hak menentukan nasib sendiri dan genosida akan meruntuhkan fondasi norma-norma internasional.
“Posisi Iran mengenai Palestina adalah posisi kemanusiaan; sebab jika hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri diingkari dan genosida dinormalisasi, maka tidak akan ada lagi norma di dunia ini yang dapat bertahan,” tegas diplomat Iran tersebut.
“Ketika kami mengatakan bahwa posisi kami berakar pada sifat dasar kemanusiaan, itu karena pendirian kami senantiasa konsisten. Hak-hak rakyat Palestina harus diwujudkan, dan berdasarkan hukum internasional, pemerintah berbagai negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut,” ungkap Baqaei.
Ia menuturkan bahwa rakyat Palestina terus menghadapi genosida, dan kekejaman serupa juga terjadi di wilayah Tepi Barat yang diduduki, meskipun terdapat upaya untuk menyensor laporan mengenai kekerasan tersebut.
“Kita sedang menghadapi situasi di mana genosida terus berlangsung di Palestina. Hal yang sama terjadi di Tepi Barat, persis seperti di Gaza, meskipun pemberitaan mengenainya terus disensor,” tambahnya. Baqaei mengecam Amerika Serikat dan sekutunya karena menghalangi keadilan internasional, padahal mereka sendiri yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Amerika Serikat dan sekutunya mendirikan Mahkamah Pidana Internasional, namun mereka justru mencegah tegaknya keadilan,” lanjutnya.
Baqaei merujuk pada pidato bersejarah tahun 1947 yang disampaikan oleh perwakilan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu, Mostafa Adl. Dalam pidato tersebut, Adl memperingatkan bahwa pemaksaan rencana—yang didukung oleh mayoritas—untuk mendirikan sebuah negara di Palestina tidak akan menciptakan tanah air nasional bagi kaum Yahudi, ataupun menjamin stabilitas yang langgeng.
Adl mencatat bahwa Piagam PBB mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri, dan bahwa pemaksaan rencana semacam itu justru akan memicu konflik berkepanjangan di Asia Barat.
Diplomat Iran tersebut menyatakan bahwa peringatan itu menunjukkan betapa akurat dan berprinsipnya posisi Iran selama delapan dekade terakhir.
“Prediksi historis ini menunjukkan bahwa pendekatan Iran yang berbasis pada hak-hak, serta peringatan-peringatan yang disampaikan sejak delapan dekade lalu hingga hari ini, terbukti akurat, berprinsip, dan berpijak pada realitas di kawasan tersebut,” pungkasnya.
Tentara Israel terus menyerang Gaza, meskipun ada “gencatan senjata” yang ditengahi oleh AS dan mulai berlaku Oktober lalu; sejak saat itu, lebih dari 1.500 orang telah tewas.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 74.600 warga Palestina telah terbunuh sejak Israel melancarkan perang genosida pada Oktober 2023.
