Sjafrie menjelaskan, informasi tentang situasi di Gaza sangat dibutuhkan pemerintah karena berkaitan dengan rencana pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza.
Jakarta, Suarathailand- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah sepakat dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Major General Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity membentuk suatu komite sebagai wadah pertukaran informasi tentang kondisi di Gaza.
"Kami mempersiapkan satu komite kerja sama untuk tukar-menukar informasi. Karena melihat Yordania sangat dekat dengan situasi di Gaza, sehingga tadi kami memutuskan untuk meng-update laporan intelijen situasi di Gaza melalui Yordan," kata Sjafrie usia menggelar pertemuan tertutup dengan Yousef di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.
Sjafrie menjelaskan, informasi tentang situasi di Gaza sangat dibutuhkan pemerintah karena berkaitan dengan rencana pengiriman pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza.
Nantinya, komite tersebut akan terdiri dari masing-masing atase pertahanan yang ada di Indonesia dan Yordania.
Melalui komunikasi antara atase itu, Sjafrie yakin Indonesia akan semakin mudah mendapatkan informasi tentang Gaza yang dapat berguna untuk persiapan pengiriman pasukan perdamaian.
"Jadi, yang penting adalah kita tidak kehilangan komunikasi, kita tidak kehilangan situasi, sehingga pada saat kita mengetahui situasi yang pasti, kita tahu apa yang akan kita kerjakan di sana," jelas Sjafrie.
Saat ditanya kapan pasukan perdamaian dikirim ke Gaza, Sjafrie belum bisa memberikan tenggat waktu dengan rinci.
Dia hanya menjelaskan bahwa keputusan pengiriman pasukan diputuskan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memastikan pihaknya akan selalu siap untuk mengerahkan prajurit ke wilayah Gaza sebagai pasukan perdamaian.
Hal tersebut dikatakan Freddy merespons sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza.
"Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI," kata Freddy kepada Antara di Jakarta.
Menurut Freddy, segala bentuk keterlibatan TNI dalam misi di luar negeri merupakan buah dari kebijakan politik yang diambil pemerintah, dalam hal ini presiden.
Dari segi persiapan teknis, Freddy mengaku pasukan TNI memang sudah disiapkan untuk melakoni misi di dalam maupun luar negeri, baik operasi militer ataupun operasi militer selain perang (OMSP).
"Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan," jelas Freddy.
Walau seluruh aspek sudah disiapkan dengan baik, Freddy menegaskan pihaknya masih menunggu perintah pemerintah pusat dan Panglima TNI untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza.
"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," jelas Freddy
