Jurnalis Lina Attalah tuduhan mengoperasikan situs berita tanpa izin dan "menyebarkan berita bohong". Tuduhan semacam ini kerap ditujukan kepada para jurnalis dan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah di Mesir.
Kairo, SUarathailand- Sebuah pengadilan di Kairo pada hari Rabu menunda sidang ulang terhadap pemimpin redaksi media independen Mada Masr hingga minggu depan. Penundaan ini dilakukan untuk mempertimbangkan permohonan dari pihak pembela agar hakim yang menangani kasus tersebut mengundurkan diri (recusal), demikian pernyataan pihak media tersebut.
Proses hukum terhadap Lina Attalah, salah satu jurnalis independen paling terkemuka di Mesir, telah menuai kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga pemantau media, dan kelompok hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa kasus ini dapat menjadi pukulan telak bagi salah satu suara independen yang masih tersisa di lanskap media Mesir yang dikontrol dengan ketat.
Attalah menjalani sidang ulang setelah sebelumnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara secara *in absentia* (tanpa kehadirannya) pada tahun 2024—tanpa sepengetahuannya—atas tuduhan mengoperasikan situs berita tanpa izin dan "menyebarkan berita bohong". Tuduhan semacam ini kerap ditujukan kepada para jurnalis dan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah di Mesir.
Pengacaranya, Hassan El-Azhary, mengatakan bahwa pihak pembela akan menyerahkan alasan di balik permohonan agar hakim mengundurkan diri sebelum sidang berikutnya, yang dijadwalkan pada 18 November. Pihak pembela berargumen bahwa hakim tersebut "telah membentuk keyakinan yang memojokkan terdakwa" sebelum persidangan berlangsung.
Kasus ini ditangani oleh Hakim Mohamed Mubarak, yang pada 27 Oktober lalu menjatuhkan denda sebesar 3 juta pound Mesir (sekitar 56.000 dolar AS) kepada Attalah dan memerintahkan penutupan Mada Masr dalam kasus terpisah dengan tuduhan serupa.
Saat menghadiri sidang tersebut, Attalah baru mengetahui bahwa ia ternyata telah dijatuhi hukuman secara *in absentia* pada tahun 2024 dalam kasus yang sedang berjalan ini.
Sidang banding Attalah atas putusan tanggal 27 Oktober dijadwalkan akan berlangsung pada 25 November.
Mada Masr, yang mampu bertahan selama lebih dari satu dekade di tengah pembatasan pers di Mesir, menyatakan bahwa mereka telah berulang kali mengajukan permohonan izin, namun permohonan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan.
Memalukan
Lembaga pemantau media Reporters Without Borders (RSF) menyatakan bahwa penundaan sidang ini memberikan "secercah harapan" setelah apa yang mereka sebut sebagai vonis *in absentia* tahun 2024 terhadap Attalah—sebuah putusan yang mereka nilai "memalukan dan tidak dapat diterima".
RSF juga mendesak pengadilan Mesir untuk menghentikan proses hukum yang mereka sebut sebagai tindakan "tanpa dasar" tersebut. Pada hari Selasa, PBB mengkritik apa yang mereka sebut sebagai "serangan yang kian meluas terhadap kebebasan pers" di Mesir, termasuk tindakan "menargetkan, menuntut, dan melecehkan jurnalis independen".
Penuntutan terhadap Attalah "menimbulkan kekhawatiran baru terkait proses hukum yang semestinya dan peradilan yang adil," ujar Thameen Al-Kheetan, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Mesir telah lama dikritik karena rekam jejak hak asasi manusianya dan, selama satu dekade terakhir, telah menutup hampir semua ruang bagi perbedaan pendapat.
Dalam sebuah wawancara dengan AFP menjelang persidangannya, Attalah mengatakan bahwa Mesir "berupaya membatasi ruang yang memang sudah terbatas bagi media independen," sehingga yang tersisa hanyalah "keheningan".
Ia menuturkan bahwa Mada Masr telah berulang kali mengajukan permohonan izin selama delapan tahun, namun permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi.
"Kami tidak menentang regulasi; masalah muncul ketika perizinan justru menjadi alat untuk mengendalikan dan menyingkirkan pihak tertentu," ujarnya.
Belum pernah terjadi sebelumnya
Kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menyebut penindakan keras saat ini sebagai sesuatu yang "belum pernah terjadi sebelumnya", terutama setelah pihak berwenang menangkap seluruh staf redaksi platform pemeriksa fakta *Matsadaash* pada bulan September.
Enam jurnalis masih berada dalam penahanan pra-persidangan—yang telah diperpanjang beberapa kali—dan menurut komisaris hak asasi manusia PBB, mereka dilaporkan mengalami penyiksaan serta "dipaksa untuk merekam pengakuan palsu". Pihak PBB pun menyerukan pembebasan mereka.
Penindakan keras ini juga menuai kritik dari para anggota parlemen AS, Uni Eropa, serta 135 kelompok hak asasi manusia dan organisasi media, termasuk *Committee to Protect Journalists* (CPJ) dan *Human Rights Watch*.
"Pihak berwenang Mesir harus segera mengakhiri penindakan keras ini, membatalkan penutupan (Mada Masr), dan menjunjung tinggi perlindungan konstitusional terhadap kebebasan pers," tegas Direktur Regional CPJ, Sara Qudah.
Meskipun ada kritik tersebut, sekutu-sekutu Barat Mesir umumnya menunjukkan keinginan yang terbatas untuk menekan Kairo secara terbuka terkait rekam jejak hak asasi manusianya, dengan alasan peran Mesir dalam keamanan dan diplomasi regional.
Bulan lalu, Amerika Serikat menghapus persyaratan hak asasi manusia yang sebelumnya melekat pada bantuan militer senilai 320 juta dolar AS untuk Mesir.
Saat ditanya pada hari Selasa mengenai keputusan tersebut dan kekhawatiran terkait kebebasan pers, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Mesir sebagai "mitra pertahanan yang baik dan dapat diandalkan". "Bukan berarti Anda setuju dengan segala hal yang dilakukan pemerintah lain tersebut," ujar Rubio. "Mereka telah mematuhi banyak hal lainnya." (Foto: jurnalis Lina Attalah)
