AS mendesak pembebasan Suu Kyi yang "segera dan tanpa syarat" serta mendesak militer Myanmar untuk melakukan dialog guna mengakhiri konflik yang pecah setelah kudeta.
Myanmar, Suarathailand- Reuters melaporkan Amerika Serikat dan Filipina, selaku ketua ASEAN tahun 2026, telah menyerukan pembebasan tanpa syarat terhadap mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, serta tahanan politik lainnya.
Desakan pembebasan ini menyusul kunjungan terbaru yang dilakukan oleh perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) kepada Suu Kyi.
AS dan ASEAN menyambut baik kunjungan ICRC tersebut dan berharap hal itu akan membuka jalan bagi akses kemanusiaan secara berkala kepada Suu Kyi serta semua tahanan lainnya.
Ketua ASEAN juga menegaskan kembali keinginannya agar utusan khusus ASEAN diberikan akses untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk Suu Kyi, guna memfasilitasi dialog.
Departemen Luar Negeri AS dan Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2026, pada hari Jumat (7 Agustus) menyerukan pembebasan tanpa syarat bagi mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, dan tahanan politik lainnya.
Langkah ini menyusul pertemuan pada hari Senin (3 Agustus) antara Suu Kyi dan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Peraih Nobel Perdamaian berusia 81 tahun itu telah ditahan sejak kudeta militer Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpinnya, di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai kesehatan dan kondisinya.
Dalam pernyataan terpisah, Departemen Luar Negeri AS dan ketua ASEAN menyambut baik kunjungan ICRC tersebut dan berharap hal itu menjadi awal bagi akses rutin kepada Suu Kyi, termasuk akses terhadap perawatan medis.
"Kami mendesak perluasan akses lebih lanjut bagi orang-orang yang ditahan di Myanmar sejak Februari 2021, dan menegaskan kembali seruan kami untuk pembebasan mereka, termasuk pembebasan penuh dan tanpa syarat bagi Daw Aung San Suu Kyi," demikian pernyataan ketua ASEAN.
"Kami berharap kunjungan ini menandai dimulainya akses kemanusiaan secara berkala kepada Aung San Suu Kyi dan menjadi jalan pembuka bagi akses yang lebih luas terhadap semua tahanan politik."
Departemen Luar Negeri AS juga menyerukan pembebasannya yang "segera dan tanpa syarat" serta mendesak militer Myanmar untuk melakukan dialog guna mengakhiri konflik yang pecah setelah kudeta.
Ketua ASEAN juga menegaskan kembali peran utusan khusus ASEAN dalam merangkul semua pihak di Myanmar sejalan dengan Konsensus Lima Poin ASEAN. Pihaknya menyatakan harapan agar utusan tersebut diizinkan mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan semua pihak terkait, termasuk Suu Kyi.
