Terkait kontak diplomatik, Araqchi mengonfirmasi bahwa Qatar dan Pakistan terus memfasilitasi pertukaran pesan dan usulan antara Teheran dan Washington.
Teharan, Suarathailand- IRNA melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi menyatakan bahwa cadangan uranium yang diperkaya milik Iran akan digunakan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Ia menegaskan bahwa material nuklir itu tidak akan dipindahkan ke luar negeri dan bahwa Iran terbuka untuk mendiskusikan solusi yang adil terkait masalah nuklir sebagai bagian dari kesepakatan yang komprehensif.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar IRAN, Araqchi mengatakan bahwa Iran memiliki batasan tegas (garis merah) terkait persediaan uraniumnya. Ia menekankan bahwa pengaturan apa pun yang mungkin dicapai harus tetap menjaga kepentingan nasional Iran serta memenuhi kebutuhan negara tersebut.
Ia menyebutkan bahwa berbagai usulan telah disampaikan melalui pihak penengah dan dapat ditelaah lebih lanjut. Namun, masalah nuklir tidak dapat ditangani secara terpisah dari isu-isu lain dan harus dipertimbangkan sebagai bagian dari satu paket yang menyeluruh.
Araqchi juga memaparkan peta jalan yang diusulkan Iran untuk mengakhiri konflik. Ia menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) Islamabad yang lama sudah tidak berlaku lagi, meskipun komitmen yang dibuat oleh Amerika Serikat dalam kesepakatan tersebut tetap relevan.
Menurutnya, Iran sempat mengajukan rencana tujuh hari—yang kemudian dipersingkat menjadi dua hari—di mana Washington harus terlebih dahulu memenuhi komitmennya, yang kemudian akan diikuti dengan pembukaan kembali Selat Hormuz serta dimulainya negosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir.
Ia menambahkan bahwa usulan tersebut masih tersedia untuk dibahas. Akan tetapi, negosiasi baru apa pun menuntut Washington untuk secara eksplisit menyatakan kesediaannya dalam mencapai kesepakatan serta mengambil langkah-langkah untuk membangun kepercayaan guna menunjukkan keseriusan mereka.
Iran juga menyatakan kesiapannya untuk mendiskusikan waktu dan pelaksanaan dari syarat-syarat yang diajukannya.
Menteri Luar Negeri tersebut mengungkapkan bahwa perpecahan di dalam pemerintahan AS, ditambah dengan upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyeret Washington ke dalam perang lain, telah mempersulit prospek diplomasi. Ia berpendapat bahwa Netanyahu memandang konflik baru sebagai cara untuk menjamin kelangsungan karier politiknya.
Mengenai doktrin nuklir Iran dan kemungkinan peninjauan kembali keanggotaan negara itu dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Araqchi menyebut isu ini sebagai perdebatan strategis yang serius dengan argumen-argumen yang sah dari kedua belah pihak.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa doktrin nuklir resmi Iran tidak berubah, seraya mendukung diskusi lebih lanjut mengenai masalah ini di tingkat para ahli.
Araqchi menyatakan bahwa Teheran ingin mengakhiri situasi saat ini—yang bukan merupakan perang maupun perdamaian—melalui kesepakatan terhormat yang tidak merendahkan martabat negara atau mengorbankan pencapaian yang diperoleh melalui perlawanan selama masa perang.
Ia menekankan bahwa kesepakatan apa pun akan melibatkan konsesi timbal balik, namun harus tetap melindungi kepentingan nasional Iran.
Ia juga mengatakan bahwa negara-negara di kawasan menentang perang yang berkepanjangan dan menginginkan perdamaian yang langgeng; mereka menolak gagasan untuk mendukung tekanan ekonomi berkelanjutan serta blokade terhadap Iran.
Ia menyebut kerja sama regional, keamanan yang inklusif, dan pembangunan ekonomi sebagai fondasi penting bagi perdamaian yang berkelanjutan, seraya berpendapat bahwa negara-negara di kawasan seharusnya tidak bergantung pada kekuatan militer asing untuk menjamin keamanan mereka.
Terkait kontak diplomatik, Araqchi mengonfirmasi bahwa Qatar dan Pakistan terus memfasilitasi pertukaran pesan dan usulan antara Teheran dan Washington.
Ia mengatakan bahwa upaya mediasi ini berjalan sebagaimana mestinya, seraya menambahkan bahwa Iran tidak berniat mengubah atau memperluas saluran mediasi yang sudah ada. Ia mencatat bahwa seluruh kontak dan usulan tersebut dipantau secara ketat oleh otoritas terkait di Iran.



