Keputusan ini dapat membahayakan ribuan orang jika dideportasi, kata anggota parlemen ASEAN
AS, Suarathailand- Amerika Serikat telah mengakhiri Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi warga negara Myanmar, yang berpotensi membahayakan ribuan orang jika mereka dipaksa kembali ke negara yang diperintah militer tersebut, menurut Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AHPR).
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan departemennya telah melakukan peninjauan dan menetapkan bahwa "kondisi di Myanmar tidak lagi memenuhi persyaratan hukum TPS", menurut sebuah pemberitahuan yang diterbitkan di Federal Register pada hari Selasa.
"Pernyataan ini sangat berbeda dengan kenyataan hidup jutaan orang di Myanmar dan dari pengalaman masyarakat Myanmar yang melarikan diri dari penganiayaan," kata Mercy Chriesty Barends, ketua APHR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
Penghentian TPS berarti menelantarkan mereka yang lolos dari ancaman berat terhadap kehidupan, kebebasan, dan keluarga, serta mereka yang telah bekerja secara sah dan bertanggung jawab sambil membangun kembali kehidupan mereka di Amerika Serikat, demikian pernyataan APHR.
"Banyak penerima TPS telah tinggal bertahun-tahun di AS dengan ikatan komunitas dan catatan pekerjaan yang kuat," tambahnya.
Sekitar 4.000 orang dari Myanmar memegang TPS, yang melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka bekerja selama berada di Amerika Serikat.
TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.
Presiden Donald Trump, sebagai bagian dari tindakan keras imigrasinya yang menyeluruh, telah menghapus TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.
TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer 2021.
Myanmar terus menghadapi "tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata", ujar Noem.
Namun, ia menambahkan, telah terjadi peningkatan dalam "tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal".
Banyak pemegang TPS merupakan pencari nafkah utama bagi keluarga mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Mengakhiri izin kerja akan menghancurkan jalur penting pengiriman uang yang menopang rumah tangga yang menghadapi kesulitan di Myanmar," tambah pernyataan APHR.
"Memulangkan orang-orang ke negara di mana junta militer memblokir bantuan, menahan para kritikus, dan melakukan operasi kekerasan merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan. AS harus segera menghentikan penghentian ini," kata Charles Santiago, wakil ketua APHR dan mantan anggota parlemen di Malaysia.
