Enam dari tujuh kursi dewan operasional TikTok di AS akan dipegang oleh warga Amerika, kata sekretaris pers Gedung Putih.
AS, Suarathailand- Kesepakatan antara Washington dan Beijing bagi perusahaan induk aplikasi berbagi video TikTok asal Tiongkok untuk menjual operasionalnya di AS akan menghasilkan pembentukan dewan mayoritas warga Amerika, Gedung Putih telah mengumumkan.
"Akan ada tujuh kursi di dewan yang mengendalikan aplikasi di Amerika Serikat, dan enam di antaranya akan diisi warga Amerika," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada program Fox News, Sabtu di Amerika seperti dilaporkan Aljazeera.
Menurut Leavitt, kesepakatan tersebut dapat ditandatangani "dalam beberapa hari mendatang".
Komentar Leavitt muncul satu hari setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pembicaraan dalam upaya untuk menyelesaikan perjanjian yang akan memungkinkan TikTok untuk terus beroperasi di Amerika Serikat di tengah ancaman larangan.
Meskipun Trump menggambarkan percakapan tersebut sebagai "panggilan yang sangat bagus ... menghargai persetujuan TikTok" di platform Truth Social miliknya, Tiongkok tidak mengonfirmasi adanya perjanjian antara kedua belah pihak.
Larry Ellison, miliarder sekaligus pendiri perusahaan teknologi Oracle, dilaporkan merupakan bagian dari grup investor yang perusahaannya ingin membeli aplikasi tersebut.
Leavitt pada hari Sabtu tampaknya mengonfirmasi partisipasi Oracle dalam akuisisi TikTok.
"Data dan privasi akan dikelola oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar Amerika, Oracle, dan algoritmanya juga akan dikendalikan oleh Amerika," ujarnya kepada Fox News.
"Jadi, semua detail tersebut telah disepakati. Sekarang kita hanya perlu menandatangani kesepakatan ini."
TikTok mengklaim memiliki sekitar 175 juta pengguna di AS, menjadikannya salah satu dari lima aplikasi media sosial teratas.
Namun, platform tersebut telah diliputi kontroversi ketika anggota parlemen di bawah pemerintahan Joe Biden mengesahkan undang-undang yang memaksa platform tersebut untuk melepaskan kepemilikannya dari perusahaan internet Tiongkok, ByteDance.
Baik Demokrat maupun Republik mendukung undang-undang tersebut karena kekhawatiran keamanan bahwa Beijing dapat mengakses data TikTok dan menyebarkan propaganda Tiongkok melalui algoritma TikTok.
Trump sendiri mengusulkan pelarangan TikTok selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS, dengan menandatangani dua perintah eksekutif pada Agustus 2020 yang bertujuan untuk membatasi aplikasi tersebut. Namun, presiden AS tersebut berbalik arah, berjanji untuk "menyelamatkan" aplikasi populer tersebut selama kampanye pemilihan ulangnya di tahun 2024.
Tiongkok secara konsisten membantah klaim anggota parlemen AS bahwa Beijing menekan aplikasi seperti TikTok untuk mengumpulkan informasi pribadi bagi negara.
