Thailand mengundang ICRC dan OHCHR untuk memeriksa kondisi 18 tentara Kamboja yang ditangkap di tengah tuduhan penyiksaan dari Phnom Penh.
Bangkok, Suarathailand- Kementerian Luar Negeri Thailand minggu ini akan mengundang dua organisasi hak asasi manusia internasional untuk mengirimkan perwakilan guna meninjau kondisi dan perawatan 18 tentara Kamboja yang ditangkap, pemerintah mengumumkan pada hari Senin.
Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara Pusat Ad Hoc untuk Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja, mengatakan kementerian akan mengundang Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk mengunjungi tentara yang ditahan.
Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas tuduhan Kamboja bahwa Thailand telah menyiksa 18 tentara tersebut yang melanggar hukum internasional.
Kunjungan bertujuan untuk melawan tuduhan penyiksaan
Surasant mengatakan Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan surat kepada OHCHR untuk secara resmi memprotes tuduhan tersebut dan akan mengatur pertemuan antara perwakilan OHCHR dan ICRC dengan tentara yang ditangkap.
Menurut Tentara Kerajaan Thailand, 18 tentara Kamboja menyerah pada 29 Juli setelah posisi mereka—yang terletak di dalam wilayah Thailand di distrik Kantharalak, provinsi Si Sa Ket—diserbu oleh batalion kavaleri Thailand. Pihak Thailand melaporkan bahwa kelompok tersebut telah melintasi perbatasan secara ilegal untuk membangun pangkalan artileri guna menembakkan proyektil ke arah pasukan Thailand.
Surasant mengatakan bahwa karena 18 tentara tersebut merupakan bagian dari pasukan militer musuh, mereka belum dapat dibebaskan.
“Gencatan senjata bukan berarti pertempuran telah berakhir sepenuhnya,” ujarnya.
Setelah penangkapan mereka, para tentara tersebut dipindahkan dari zona konflik dan segera diberikan pemeriksaan medis, makanan, dan pakaian, tambah Surasant. TheNation
