Geopark Global UNESCO Satun memperoleh pengakuan dari UNESCO pada 17 April 2018.
Satun, Suarathailand- Thailand tengah melakukan reformasi terhadap pengelolaan Geopark Satun setelah kawasan tersebut menerima "kartu kuning" dari UNESCO akibat belum adanya struktur pengelolaan permanen serta lemahnya koordinasi antarlembaga.
Langkah-langkah perbaikan yang diambil mencakup pembentukan badan pengelola permanen, penunjukan direktur geopark yang baru, serta pembentukan kelompok kerja untuk mengoordinasikan kerja sama antarberbagai instansi.
Laporan kemajuan harus diserahkan kepada UNESCO paling lambat 31 Januari 2027, menjelang kunjungan penilaian, dengan keputusan akhir mengenai status geopark tersebut diperkirakan akan keluar pada awal tahun 2028.
Muncul berbagai pertanyaan terkait cara pemerintah menangani situasi di Geopark Global UNESCO Satun setelah organisasi tersebut memberikan "kartu kuning" dalam proses revalidasi.

Direktur Jenderal Departemen Sumber Daya Mineral, Niphon, menegaskan pada hari Sabtu (14 November 2026) bahwa Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sedang berupaya aktif untuk mengatasi masalah tersebut.
Kementerian telah bekerja secara mendesak dan berkelanjutan bersama pemerintah provinsi Satun serta instansi terkait untuk menyelesaikan berbagai kendala—termasuk pembentukan struktur pengelolaan permanen dan koordinasi lintas sektor—guna memenuhi rekomendasi UNESCO dan mempertahankan status geopark global bagi kawasan tersebut.
Geopark Global UNESCO Satun memperoleh pengakuan dari UNESCO pada 17 April 2018.
Kawasan ini mencakup empat distrik: Thung Wa, Manang, La-ngu, dan Mueang Satun.
Dengan total luas wilayah mencapai 2.597,21 kilometer persegi atau sekitar 259.200 hektare, geopark ini mencakup area di dalam dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Tarutao dan Taman Nasional Mu Ko Phetra.
Namun, geopark ini menerima "kartu kuning" menyusul proses revalidasi kedua yang berlangsung pada 15–19 Juli 2025.
UNESCO merekomendasikan perbaikan pada sistem pengelolaannya, khususnya terkait ketiadaan struktur pengelolaan permanen serta perlunya memastikan bahwa berbagai instansi di wilayah tersebut dapat bekerja sama secara terkoordinasi.
Hal-hal ini merupakan masalah utama yang memerlukan tindakan segera. Gubernur Satun bekerja sama dengan tim pengelola geopark, Departemen Sumber Daya Mineral, Departemen Taman Nasional, Satwa Liar dan Konservasi Tumbuhan, serta berbagai instansi daerah untuk mempercepat perbaikan dan membentuk struktur pengelolaan yang lebih jelas dan sistematis.
Thailand meningkatkan upaya reformasi untuk mempertahankan status UNESCO bagi geopark Satun.
Langkah-langkah persiapan mencakup penunjukan direktur geopark yang baru serta peninjauan kembali susunan kelompok kerja agar instansi terkait dapat berpartisipasi aktif dan berbagi tanggung jawab, dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan pengelolaan yang lestari.
Sekretaris Tetap kementerian tersebut juga telah membentuk kelompok kerja untuk memajukan proses revalidasi geopark yang dijadwalkan pada tanggal 5 November.
Tugas kelompok kerja ini meliputi penyediaan dukungan teknis, koordinasi kerja sama antarinstansi, serta identifikasi sumber pendanaan untuk pengembangan kawasan tersebut guna memenuhi rekomendasi dari UNESCO.
Langkah ini mencerminkan pendekatan kementerian yang proaktif dan sistematis dalam menangani berbagai permasalahan yang ada.
Pihak geopark diwajibkan untuk menyerahkan laporan perkembangan kawasan beserta dokumen pendukung untuk proses revalidasi kepada UNESCO paling lambat tanggal 31 Januari 2027.
Jika memenuhi kriteria yang ditetapkan, geopark tersebut akan menerima "kartu hijau" dan statusnya akan dipertahankan untuk empat tahun ke depan.
Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria, status geopark tersebut dapat dicabut.
Niphon menegaskan bahwa Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkomitmen penuh untuk mempertahankan status Satun UNESCO Global Geopark.
Tujuannya tidak hanya sekadar menjawab kekhawatiran yang muncul demi lolos revalidasi, tetapi juga untuk membangun sistem pengelolaan yang kuat dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh instansi dan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian sumber daya geologi dan alam, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan pariwisata jangka panjang bagi penduduk lokal.




