>Dalam pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU), Thailand mengusulkan tiga langkah pengamanan untuk AI militer, dengan argumen bahwa teknologi tersebut harus tetap tunduk pada penilaian manusia dan hukum internasional.
>Usulan pertama menyerukan adanya "kendali manusia yang bermakna" (*meaningful human control*), guna memastikan bahwa pengambilan keputusan oleh manusia tetap menjadi unsur utama di sepanjang siklus hidup AI militer dan bahwa sistem AI tidak memikul tanggung jawab tunggal dalam penggunaan kekuatan militer.
>Usulan kedua mendesak parlemen untuk memberlakukan undang-undang dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat demi mendorong transparansi serta tata kelola yang akuntabel dalam pengembangan dan penggunaan AI militer.
>Langkah pengamanan ketiga mencakup penyusunan kebijakan nasional praktis yang mengubah komitmen menjadi tindakan nyata, dengan memanfaatkan instrumen yang sudah ada—seperti peta jalan PBB—yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
Asisten Profesor Dr. Nophadol In-na, ketua Komite Penasihat Urusan Luar Negeri Senat Thailand, memaparkan tiga usulan pengaturan kecerdasan buatan (AI) militer dalam pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, pada 6 Oktober 2026.
Nophadol mewakili parlemen Thailand dalam Komite Tetap IPU untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional; di sana, ia menegaskan AI militer harus tetap tunduk pada penilaian manusia dan hukum internasional. Ia juga menguraikan prinsip-prinsip diplomasi parlemen dan mediasi untuk mendukung perdamaian yang langgeng.
Nophadol sedang bersiap mencalonkan diri sebagai ketua Kelompok Kerja IPU bidang Sains dan Teknologi. Menurut laporan lembaga penyiaran terkait, seorang perwakilan Kamboja juga menghadiri pertemuan komite perdamaian dan keamanan tersebut tanpa menyinggung perihal Thailand.
Nophadol mendesak adanya kendali manusia di sepanjang siklus hidup AI militer
Penilaian manusia harus tetap menjadi unsur utama di sepanjang siklus hidup AI militer, demikian disampaikan Nophadol dalam diskusi bertajuk "Peran parlemen dalam menjaga perdamaian di era kecerdasan buatan militer" yang diselenggarakan dalam agenda nomor 3.
Nophadol menyatakan bahwa AI sedang mengubah operasi militer secara pesat, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah teknologi tersebut akan mendorong perdamaian global atau justru mengancamnya. Nophadol menegaskan kembali komitmen Thailand terhadap resolusi Majelis Umum PBB 80/58 dan prinsip-prinsip panduan tahun 2019 mengenai sistem senjata otonom mematikan (LAWS), dengan menekankan bahwa tanggung jawab manusia tidak dapat dialihkan kepada mesin.
Nophadol mengusulkan tiga bidang tindakan bagi parlemen untuk membantu memastikan AI militer melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum:
1. Kendali manusia yang bermakna. Nophadol menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh manusia harus tetap menjadi hal utama di sepanjang siklus hidup AI militer. "Keputusan untuk menggunakan kekuatan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sistem AI," ujarnya.
2. Legislasi dan pengawasan yang lebih kuat. Nophadol mendesak parlemen untuk menggunakan wewenang legislatif dan anggaran mereka guna mendorong transparansi dan tata kelola yang akuntabel, sembari mendorong dialog internasional.
3. Kebijakan nasional yang praktis. Nophadol menyerukan agar komitmen kebijakan diwujudkan menjadi langkah-langkah nasional yang konkret, dengan memanfaatkan perangkat praktis seperti peta jalan dari Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB (UNIDIR) yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.
Nophadol menyerukan kerja sama yang lebih erat antarparlemen untuk memperkuat upaya pembangunan perdamaian di tengah munculnya berbagai konflik di seluruh dunia. Ia berbicara dalam agenda nomor 4, "Membentuk masa depan yang damai: Diplomasi parlemen, mediasi, dan dialog demi perdamaian abadi".
Nophadol menggambarkan IPU sebagai forum penting untuk membangun kepercayaan, berbagi informasi yang akurat, dan mengurangi kesalahpahaman.
Ia mengatakan bahwa Sekretariat IPU dapat membantu memediasi isu-isu sensitif guna meredakan ketegangan, sementara diplomasi parlemen dapat membuka jalan bagi negosiasi dan mendukung mediasi konflik.
Nophadol mencontohkan usulan darurat Thailand sebelumnya mengenai kejahatan lintas negara dan kejahatan siber pada Sidang IPU sebagai bukti bagaimana forum parlemen dapat menangani ancaman mendesak.
Nophadol memaparkan tiga prinsip untuk membangun perdamaian abadi:
1. Jejaring parlemen. Nophadol mendesak para pembuat undang-undang untuk memanfaatkan jejaring seperti IPU guna saling berbagi praktik terbaik dan bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam mendorong dialog.
2. Koordinasi dengan pemerintah. Nophadol menyatakan bahwa pertukaran informasi secara berkala antara badan legislatif dan eksekutif sangat penting bagi upaya pembangunan perdamaian yang koheren.
3. Mekanisme pembangunan perdamaian. Nophadol menyerukan...
