Thailand membutuhkan 10 juta dosis vaksin Astrazeneca sebulan untuk memerangi lonjakan infeksi Covid-19.
Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charnvirakul mengakui dia menerima surat dari perusahaan AstraZeneca yang mengatakan hanya bisa memasok tiga juta dosis vaksin per bulan untuk Thailand.
Namun, Anutin bersikeras mengatakan Thailand membutuhkan setidaknya 10 juta dosis sebulan untuk memerangi lonjakan infeksi Covid-19 harian.
Surat perusahaan itu tertanggal 25 Juni dan balasan Pak Anutin dibuat lima hari kemudian.
Dalam sebuah wawancara dengan Isranews Agency, yang memperoleh surat yang bocor itu, Anutin mengatakan dia berpendapat bahwa negara membutuhkan jumlah yang jauh lebih besar.
Dia menganjurkan untuk setidaknya 10 juta dosis per bulan untuk kampanye vaksinasi nasional.
Anutin mengatakan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mendukung pendapatnya itu.
Menkeu mengatakan, pemerintah Thailand berharap AstraZeneca dapat mengirimkan vaksin untuk memenuhi target pemerintah.
Pada hari Kamis, AstraZeneca meminta Thailand untuk memperpanjang batas waktu pengiriman 61 juta dosis vaksin Covid-19 hingga Mei tahun depan, kata Wakil Menteri Kesehatan Masyarakat Sathit Pitutecha. Langkah itu dikhawatirkan akan menjadi pukulan lebih lanjut bagi peluncuran vaksin di Thaialand.
Dalam suratnya, AstraZeneca mengacu pada kesepakatan yang dicapai pada September tahun lalu bahwa mereka akan memasok sepertiga dari vaksin yang dapat diproduksi oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat, atau tiga juta dosis per bulan.
Ini bermaksud untuk mengekspor dua pertiga sisanya, memacu pembicaraan tentang pemerintah yang membatasi ekspor vaksin untuk memastikan pasokan lokal dipenuhi terlebih dahulu.
Dalam jawabannya, menteri mengatakan pemerintah mengharapkan perusahaan untuk menggelar lebih dari sepertiga untuk Thailand.
Pada hari Sabtu, menteri mengatakan Departemen Pengendalian Penyakit (DoDC) telah melakukan pembicaraan dengan mitra kontraknya, AstraZeneca (Thailand), untuk meningkatkan pasokan vaksin dan mengirimkannya secepat mungkin.
Pembicaraan dilakukan melalui panel khusus yang terdiri dari Dirjen DoDC Opas Karnkawinpong, Direktur National Vaccine Institute Nakhon Premsri dan pakar hukum.
"Pemerintah akan mendapatkan vaksin dan memberikannya kepada setiap warga negara Thailand sampai virus itu musnah atau menjadi penyakit umum," kata Anutin. (bangkok post)
