Maris mendesak Jepang dan ASEAN untuk menindak Kamboja atas pelanggaran ranjau darat Konvensi Ottawa yang berulang.
Bangkok, Suarathailand- Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa telah meminta dukungan Jepang untuk menggunakan mekanisme Konvensi Ottawa guna mengadili Kamboja atas berulang kali menyebarkan ranjau darat terhadap pasukan Thailand.
Jepang akan memimpin Konvensi Ottawa pada bulan Desember
Maris mengatakan ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jepang Iwaya Takeshi, yang akan memimpin Konvensi Ottawa pada bulan Desember, untuk meminta dukungannya dalam mengambil tindakan terhadap Kamboja atas pelanggaran perjanjian tersebut.
Konvensi Ottawa, yang secara resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pemindahan Ranjau Anti-Personel serta Pemusnahannya, bertujuan untuk memberantas ranjau darat anti-personel di seluruh dunia.
Disebut juga Perjanjian Pelarangan Ranjau, perjanjian ini melarang penggunaan, pengembangan, produksi, perolehan, penimbunan, dan pemindahan ranjau tersebut. Larangan tersebut berlaku untuk perangkat yang dirancang untuk diledakkan oleh kehadiran, kedekatan, atau kontak seseorang, yang seringkali menyebabkan kerugian serius bagi warga sipil lama setelah konflik berakhir. Perjanjian ini tidak mencakup ranjau anti-kendaraan.
Kamboja dituduh melakukan pelanggaran berulang
Maris mengatakan ia menyampaikan kekhawatirannya kepada Iwaya bahwa Kamboja telah berulang kali melanggar perjanjian tersebut dengan menggunakan ranjau darat anti-personel untuk melukai pasukan Thailand.
“Saya meminta Menteri Luar Negeri Jepang untuk membantu mendorong penggunaan mekanisme Ottawa terhadap Kamboja,” kata Maris.
Ia menyebutkan pelanggaran terbaru terjadi pada Selasa pagi, ketika seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat yang diduga ditanam oleh pasukan Kamboja di Provinsi Surin. Ledakan itu memutuskan pergelangan kaki kirinya dan melukai tiga atau empat tentara lainnya.
Kementerian Luar Negeri telah mengajukan protes resmi terhadap Kamboja atas insiden tersebut, yang menurut Maris juga melanggar ketentuan gencatan senjata yang disepakati dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum terakhir di Malaysia.
Maris mengatakan Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menguraikan pelanggaran Kamboja terhadap Konvensi Ottawa dan hukum internasional. Surat lain telah dikirimkan kepada para pejabat Jepang sebagai persiapan bagi Jepang untuk memimpin perjanjian tersebut.
Meskipun mengakui bahwa mekanisme penegakan perjanjian tersebut akan membutuhkan waktu, Maris berjanji bahwa Thailand akan mendorong tindakan terhadap Kamboja.
Ia juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Haji Hasan dan Menteri Luar Negeri Singapura Dr Vivian Balakrishnan pada hari Selasa, mendesak mereka untuk mendesak Kamboja melalui ASEAN agar bekerja sama dengan Thailand dalam membersihkan ranjau darat dari wilayah perbatasan.
“Kami tidak hanya ingin mengutuk Kamboja; kami juga ingin melihat ketulusan Phnom Penh dalam menyelesaikan masalah ini bersama kami dalam kerangka kerja sama regional dan internasional,” ujar Maris.
