>Thailand sedang mempertimbangkan penerapan biaya pariwisata sebesar 450 baht (Rp243 ribu) bagi pengunjung asing; dana ini sebagian akan digunakan untuk membiayai asuransi dasar kecelakaan dan medis darurat bagi seluruh wisatawan.
>Usulan tersebut mencakup sistem bertingkat yang mewajibkan wisatawan membeli asuransi tambahan untuk aktivitas berisiko tinggi seperti menyelam (*scuba diving*), panjat tebing, dan *bungee jumping*.
>Kebijakan asuransi wajib terpisah juga akan mencakup pertanggungan tanggung jawab pihak ketiga bagi wisatawan yang menyewa dan mengoperasikan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, atau jet ski.
Bangkok, Suarathailand- Thailand sedang mempertimbangkan sistem asuransi tiga tingkat bagi wisatawan asing, di mana pengunjung yang berpartisipasi dalam aktivitas berisiko tinggi atau menyewa kendaraan mungkin diwajibkan membeli perlindungan tambahan di luar biaya pariwisata sebesar 450 baht (Rp243 ribu) yang diusulkan.
Weerasak Kowsurat, mantan Menteri Pariwisata dan Olahraga sekaligus ketua tim penasihat bagi Wakil Perdana Menteri Suphajee Suthumpun, mengatakan bahwa usulan biaya tersebut—yang umumnya disebut sebagai pungutan masuk bagi turis—sedang menjalani proses konsultasi selama setidaknya 30 hari.
Suphajee, yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan, telah menginstruksikan para pejabat untuk menghimpun pandangan secara langsung dari pelaku industri pariwisata, alih-alih hanya mengandalkan tanggapan daring.
Weerasak menyatakan keyakinannya bahwa biaya 450 baht tersebut tidak akan secara signifikan menghalangi kunjungan wisatawan asing, seraya mencatat bahwa biaya serupa juga diterapkan di beberapa negara lain.
Langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan negara non-anggaran sebesar hampir 10 miliar baht per tahun, sekaligus menciptakan apa yang ia gambarkan sebagai dana berskala besar pertama di Thailand yang dikhususkan untuk pariwisata.
Pengawasan Terbuka Diusulkan untuk Dana Pariwisata
Meskipun dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah, Weerasak mengusulkan agar pengelolaannya menggunakan model Pemerintahan Terbuka (*Open Government*) yang sangat transparan.
Sebuah komite pengawas kedua yang terdiri dari para pemangku kepentingan pariwisata dapat dibentuk untuk memantau setiap tahapan pengeluaran dan pengelolaan anggaran. Pertemuan-pertemuan komite juga dapat disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat mencermati pengambilan keputusan.
Ia mengatakan bahwa pendekatan ini sejalan dengan peran Komite Konsultatif Bersama Sektor Publik dan Swasta yang kian berkembang dalam perumusan kebijakan ekonomi, di mana pemerintah dan dunia usaha berbagi tanggung jawab dalam pengembangan serta pelaksanaan berbagai langkah kebijakan.
Di tengah upaya Thailand untuk beralih menuju pariwisata berkualitas lebih tinggi, Weerasak mengakui bahwa biaya tersebut mungkin dapat membuat sebagian wisatawan yang sangat sensitif terhadap harga enggan berkunjung. "Mereka yang tidak bersedia membayar biaya ini mungkin secara tidak langsung memberi sinyal kepada Thailand mengenai jenis pasar yang mereka wakili," ujarnya.
"Kita mungkin harus menerima kenyataan bahwa segmen pasar yang sangat sensitif terhadap harga bisa saja hilang."
Namun, ia berpendapat bahwa permintaan akan tetap kuat jika Thailand terus meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisatanya.
"Jika kita mampu menyediakan produk-produk berkualitas dalam jumlah yang memadai, kita tidak perlu mengkhawatirkan permintaan wisatawan," katanya. "Pada dasarnya, orang selalu menginginkan produk dan pengalaman yang berkualitas."
Berbagai Opsi Pembayaran Sedang Dipertimbangkan
Pihak berwenang sedang mengkaji beberapa metode pemungutan yang fleksibel untuk mencegah biaya tersebut menyebabkan penumpukan antrean di pos pemeriksaan imigrasi.
Salah satu opsinya adalah maskapai penerbangan memungut pembayaran tersebut sebagai layanan tambahan yang disertakan dalam tiket pesawat, yang mungkin digabungkan dengan biaya asuransi. Maskapai dapat memotong biaya administrasi untuk pemrosesan pembayaran tersebut.
Kemungkinan lainnya adalah menggunakan sistem pendaftaran imigrasi daring TM6, yang memungkinkan wisatawan untuk mendaftar dan membayar sebelum berangkat ke Thailand atau setelah tiba namun sebelum menyerahkan dokumen kepada petugas imigrasi.
Kios bandara dan titik pembayaran dengan kode QR juga dapat disediakan sebagai saluran alternatif bagi wisatawan yang belum melakukan pembayaran sebelumnya.
Weerasak mengatakan tujuannya adalah membuat proses ini senyaman mungkin dan mencegah sistem pemungutan menjadi titik hambatan di pintu masuk negara.
Asuransi Dasar yang Didanai oleh Biaya Masuk
Berdasarkan usulan model tiga tingkat, tingkat pertama akan memberikan perlindungan dasar bagi setiap pengunjung asing yang memasuki Thailand.
Sebagian dari biaya pariwisata sebesar 450 baht akan digunakan untuk membeli asuransi kecelakaan dan medis darurat bagi wisatawan.
Pengaturan ini bertujuan mencegah pembayar pajak Thailand menanggung biaya medis yang tidak terbayar akibat perawatan wisatawan asing di rumah sakit pemerintah.
Biaya tersebut beserta komponen asuransi yang diusulkan masih harus melalui proses konsultasi.
Perlindungan Tambahan untuk Aktivitas Berisiko Tinggi
Tingkat kedua mengharuskan wisatawan yang mengikuti aktivitas berisiko tinggi untuk membeli asuransi tambahan.
Aktivitas tersebut dapat mencakup menyelam (scuba diving), panjat tebing, dan terjun lenting (bungee jumping). Wisatawan dapat membeli perlindungan tambahan di lokasi atraksi atau aktivitas melalui sistem kode QR yang disediakan oleh operator setempat.
Berdasarkan usulan tersebut, tanggung jawab pembelian asuransi akan beralih dari penyedia aktivitas kepada wisatawan secara pribadi.
Tingkat dan harga perlindungan dapat bervariasi tergantung pada risiko yang terkait dengan masing-masing aktivitas.
Asuransi Tanggung Jawab Hukum untuk Kendaraan Sewaan
Tingkat ketiga akan mencakup tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan kendaraan atau peralatan yang dioperasikan sendiri oleh wisatawan.
Pengunjung asing mungkin diwajibkan membeli asuransi tambahan saat menyewa dan mengendarai mobil, sepeda motor, atau jet ski, ataupun saat mengoperasikan drone.
Asuransi tersebut akan menanggung potensi tanggung jawab hukum mereka jika mereka menyebabkan kecelakaan, kerusakan properti, atau cedera pada orang lain.
Weerasak mengatakan sistem ini juga dapat meresmikan status ketenagakerjaan dalam rantai pasok pariwisata. Staf yang mengoperasikan wahana atau mengawasi kegiatan dapat menjadi agen asuransi resmi yang terdaftar secara hukum, memperoleh penghasilan berupa komisi, serta masuk ke dalam sistem perpajakan.
Pengaturan ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemerintah mengenai jumlah tenaga kerja di seluruh industri pariwisata.
Estimasi saat ini secara umum menempatkan jumlah pekerja di sektor terkait pariwisata di angka sekitar empat juta orang, namun Weerasak menyatakan bahwa kerja sama dengan perusahaan asuransi akan memungkinkan pihak berwenang menghasilkan data yang lebih jelas dan terukur.
Pendekatan ini sejalan dengan preferensi Suphajee terhadap kebijakan yang hasilnya dapat dihitung dan dinilai melalui metode statistik dan ilmiah.
Perusahaan Asuransi Luar Negeri dapat Mengirim Pasien ke Thailand
Weerasak juga mengusulkan perjanjian dengan perusahaan asuransi asing yang memungkinkan nasabah mereka bepergian ke Thailand untuk menjalani pemeriksaan medis atau perawatan melalui pengaturan yang melibatkan sistem jaminan sosial Thailand.
Skema ini akan menyasar orang-orang yang menghadapi biaya medis tinggi atau daftar tunggu yang panjang di negara asal mereka.
Thailand dapat menawarkan waktu tunggu yang lebih singkat dan harga yang lebih kompetitif, sementara perusahaan asuransi luar negeri yang akan menanggung biaya perawatan, bukan dana jaminan sosial atau uang pembayar pajak Thailand.
Weerasak mengatakan usulan tersebut dapat menarik kelompok pelanggan internasional baru ke sektor medis dan kebugaran Thailand.
Wisatawan dapat menganggap paket ini bernilai tinggi karena mereka mendapatkan perawatan medis sekaligus kesempatan untuk berlibur, dengan potensi total biaya yang setara dengan biaya perawatan saja di negara asal mereka.
Oleh karena itu, usulan yang lebih luas ini mencakup lebih dari sekadar pemungutan biaya pariwisata. Usulan ini bertujuan menciptakan sistem di mana perlindungan dasar diberikan kepada semua pendatang asing, kegiatan berisiko tinggi disertai asuransi tambahan yang memadai, dan wisatawan bertanggung jawab secara finansial atas kecelakaan yang melibatkan kendaraan atau peralatan di bawah kendali mereka.
