Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang belum terselesaikan harus ditangani melalui mekanisme bilateral.
Bangkok, Suarathailand- Thailand telah menyatakan keberatan atas usulan Kamboja untuk mencantumkan penyebutan mengenai lebih dari 20.000 orang yang mengungsi dalam pernyataan regional ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Perwakilan Thailand berargumen bahwa angka tersebut merupakan klaim yang masih disengketakan dan belum diverifikasi. Pencantuman angka ini dapat memberikan kesan keliru seolah-olah majelis tersebut mendukung tuduhan salah satu pihak.
Thailand menegaskan bahwa sengketa perbatasan yang mendasarinya merupakan masalah bilateral yang harus diselesaikan melalui negosiasi langsung, bukan dalam forum multilateral yang ditujukan untuk kerja sama regional.
Ketua DPR Thailand, Sophon Saram, menentang usulan Kamboja untuk memasukkan referensi mengenai lebih dari 20.000 orang yang mengungsi ke dalam pernyataan parlemen regional.
Ia berpendapat bahwa sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang belum terselesaikan harus ditangani melalui mekanisme bilateral.
Sophon menyampaikan keberatan tersebut dalam pertemuan ke-15 antara para pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada hari Minggu (15 November), bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49.
Pertemuan ini bertujuan untuk membawa aspirasi publik dan perspektif parlemen ke dalam diskusi dengan para pemimpin ASEAN.
Pertemuan ini berkaitan dengan tema Sidang Umum AIPA ke-47, yaitu "Parlemen Menjamin ASEAN yang Damai, Sejahtera, dan Berpusat pada Rakyat".
Thailand menyanggah rumusan yang diusulkan Kamboja
Sophon menanggapi laporan di media Kamboja yang mengeklaim bahwa AIPA telah mendukung usulan Kamboja untuk mencantumkan pernyataan mengenai penghormatan terhadap perjanjian gencatan senjata dan penyelesaian sengketa perbatasan secara damai.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap perdamaian dan gencatan senjata tidak berarti mendukung angka atau tuduhan yang diajukan oleh salah satu negara.
Pemimpin parlemen Thailand tersebut secara khusus keberatan dengan usulan penyebutan mengenai lebih dari 20.000 warga sipil yang mengungsi, seraya menyatakan bahwa angka dan klaim terkait hal tersebut masih menjadi sengketa antara Thailand dan Kamboja.
Thailand keberatan dengan rumusan Kamboja mengenai pengungsi di forum ASEAN
Menurut posisi Thailand, angka tersebut belum diverifikasi secara bersama. Sophon berpendapat bahwa mencantumkan klaim semacam itu dalam pernyataan regional dapat menciptakan kesan keliru seolah-olah negara-negara anggota atau pertemuan itu sendiri telah mendukung tuduhan salah satu pihak.
Ia menekankan pentingnya rasa saling percaya dan mengingatkan agar informasi yang disampaikan oleh satu pihak tidak dianggap sebagai kesimpulan yang telah disepakati dalam pertemuan regional.
Sengketa perbatasan harus tetap menjadi masalah bilateral
Sophon menegaskan bahwa sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme bilateral yang disepakati oleh kedua belah pihak, alih-alih dibawa ke forum multilateral yang utamanya berfokus pada kerja sama regional.
"Membawa sengketa yang hanya melibatkan dua pihak ke dalam forum yang ditujukan untuk membahas kerja sama di tingkat kawasan adalah tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan pertemuan tersebut dan tidak tepat menurut konvensi diskusi multilateral," ujar Sophon.
"Masalah perbatasan seharusnya dikembalikan ke meja perundingan dan mekanisme yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bukan menggunakan forum regional untuk memperkuat klaim salah satu pihak."
Thailand keberatan dengan rumusan kalimat Kamboja mengenai pengungsi di ASEAN
Thailand mengajukan keberatan resmi kepada presiden AIPA
Sebelum pertemuan berlangsung, Thailand mengirimkan surat resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, dalam kapasitasnya sebagai presiden AIPA, untuk menyampaikan keberatan atas rumusan kalimat yang diusulkan Kamboja terkait lebih dari 20.000 orang yang terpaksa mengungsi.
Sophon juga menegaskan kembali komitmen Thailand terhadap kerja sama regional dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, memerangi penipuan daring, serta bersiap menghadapi masyarakat yang menua—semua hal tersebut memerlukan kerja sama internasional.



