Pertemuan menteri ASEAN mendatang diharapkan menghasilkan 'Deklarasi Digital Bangkok' yang komprehensif.
Bangkok, Suarathailand- Thailand bermaksud untuk mendapatkan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN untuk memerangi penipuan daring secara lebih efektif pada Pertemuan Menteri Digital ASEAN bulan ini, kata Wakil Perdana Menteri Prasert Jantararuangtong.
Dijadwalkan akan diadakan dari 13-17 Januari di Bangkok, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh menteri digital dari 10 negara ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan sejumlah mitra dialog ASEAN, ditambah Timor-Leste, kata Tn. Prasert, yang juga merupakan menteri ekonomi dan masyarakat digital.
Mitra dialog yang diharapkan ikut serta termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, dan International Telecommunication Union (ITU).
Fokus utama pertemuan tersebut adalah tentang seberapa baik Kelompok Kerja ASEAN tentang Anti-Penipuan Daring, yang diketuai oleh Thailand, telah bekerja sejauh ini dan apa lagi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya blok tersebut, kata Tn. Prasert pada hari Jumat.
Peserta juga akan membahas sertifikasi Rekomendasi ASEAN tentang Anti-Penipuan Daring, elemen inti dalam Deklarasi Digital Bangkok, yang diharapkan akan disetujui pada pertemuan tersebut, katanya.
Tema pertemuan tahun ini adalah "Aman, Inovatif, Inklusif: Membentuk Masa Depan Digital ASEAN", yang merujuk pada komitmen untuk membangun lingkungan digital yang aman, menanggapi ancaman daring dan kejahatan dunia maya dengan cepat dan efektif, terus mengembangkan inovasi dan teknologi baru, dan memastikan akses yang sama terhadap teknologi, katanya.
Deklarasi tersebut juga akan membahas sebagian kerja sama ASEAN untuk lebih mengembangkan sistem identifikasi digital yang lebih canggih, bersama dengan pedoman tentang tata kelola yang baik dan etika untuk penciptaan dan pemanfaatan kecerdasan buatan generatif, menteri tersebut menambahkan.
Thailand kini tengah berupaya mengubah dekrit eksekutif tahun 2023 tentang langkah-langkah untuk menekan dan mencegah kejahatan dunia maya agar dapat menangani masalah penipuan daring yang melibatkan geng pusat panggilan dengan lebih baik, kata Tn. Prasert.
Amandemen yang diusulkan, yang akan segera diserahkan ke kabinet untuk disetujui, juga akan mencakup transaksi daring yang terkait dengan aset digital, meningkatkan hukuman, mewajibkan kompensasi finansial dibayarkan kepada korban, dan mewajibkan bank komersial dan operator telepon seluler untuk bertanggung jawab atas konsekuensi penipuan daring yang terjadi di bawah pengawasan mereka, imbuhnya.
