Thailand Desak Kamboja Tarik Senjata untuk Fasilitasi Perdagangan Lintas Batas

Thailand tidak pernah menutup pos pemeriksaan perbatasan, melainkan hanya mengatur jam operasional.


Bangkok, Suarathailand- Kepala Angkatan Pertahanan Thailand Jenderal Songwit Noonpakdee mendesak Kamboja untuk mengoordinasikan jam operasi perbatasan dan menarik senjata jarak jauh guna memfasilitasi perdagangan lintas batas dan meredakan ketegangan antara kedua negara.

Thailand menyerukan pengurangan kehadiran militer di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja dan mengusulkan penarikan persenjataan jarak jauh ke tingkat yang konsisten dengan yang ada pada tahun 2024.

Ia menegaskan kembali bahwa Thailand tidak pernah menutup pos pemeriksaan perbatasannya, melainkan hanya mengatur jam operasionalnya.

Ia lebih lanjut menyarankan agar kedua negara menyelaraskan jam buka pos pemeriksaan mereka untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas dan memudahkan pergerakan orang.

Jenderal Songwit mengatakan Letnan Jenderal Boonsin Padklang, Panglima Wilayah Angkatan Darat ke-2, memberitahunya bahwa dialog dan kerja sama tingkat militer telah meningkat secara signifikan. Ini termasuk patroli perbatasan bersama yang dilakukan tiga kali seminggu, sebuah perkembangan yang didukung Thailand.

Ia mengatakan posisi Thailand tetap teguh pada prinsip-prinsip berikut: pelestarian kedaulatan nasional, yang telah ditegakkan secara konsisten sesuai dengan peta operasional Thailand, dan dialog bilateral yang berkelanjutan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk Komite Perbatasan Regional (RBC), Komisi Perbatasan Bersama (JBC), dan Komite Perbatasan Umum (GBC).

Hasil yang diharapkan dari diskusi ini, kata Jenderal Songwit, adalah untuk meredakan konfrontasi militer di sepanjang perbatasan. Secara khusus, ia menyerukan pengembalian ke tingkat kekuatan yang sudah ada sebelumnya dan penghapusan senjata jarak jauh, menekankan bahwa kehadiran militer harus proporsional dan terbatas untuk menjamin keselamatan warga sipil di kedua negara.

Ia juga menyatakan keinginan untuk melihat fasilitasi yang lebih besar terhadap perdagangan dan pergerakan lintas batas, dan menegaskan bahwa Thailand belum menutup pos pemeriksaan apa pun.

Ia mengklarifikasi bahwa Thailand saat ini mengoperasikan penyeberangan perbatasannya dari pukul 08.00 hingga 16.00, sementara Kamboja telah memilih untuk menutup banyak titik perbatasannya. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kedua negara menyepakati jam operasional pos pemeriksaan standar—dari pukul 08.00 hingga 18.00—agar lalu lintas dan mobilitas melintasi perbatasan menjadi lebih lancar.


-Jaringan penipuan-

Jenderal Songwit juga membahas masalah jaringan penipuan transnasional, dengan mengatakan pertemuan tripartit baru-baru ini telah diadakan di Myanmar, yang melibatkan perwakilan dari Thailand, Tiongkok, dan Myanmar.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan konsensus untuk melanjutkan operasi pembongkaran sindikat penipuan pusat panggilan, karena masih banyak individu yang terlibat dalam usaha kriminal ini.

Hingga saat ini, lebih dari 8.000 orang telah dipulangkan, namun perkiraan menunjukkan jumlah target awal mungkin mencapai 50.000. 

Di wilayah seberang Distrik Mae Sot di Myawaddy, Myanmar, otoritas Tiongkok memperkirakan sekitar 50.000 orang akan diproses dan dipulangkan.

Beberapa operator bisnis di Myanmar yang terkait dengan jaringan penipuan ini telah dipaksa untuk menghentikan operasinya berdasarkan perintah hukum setempat. Beberapa operator ini juga menghadapi surat perintah penangkapan internasional.

Seiring Myanmar terus menghadapi tekanan yang meningkat akibat gangguan pasokan listrik, internet, dan bahan bakar, operasi penipuan mulai berpindah lokasi, terutama ke wilayah timur. Satgas 88 Thailand pun mengintensifkan operasinya di wilayah tersebut.

Bangkok Post melaporkan Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, dan kerja sama telah diupayakan dari otoritas domestik dan internasional, termasuk negara-negara tetangga.

Thailand berencana membentuk satuan tugas khusus multinasional bulan ini untuk menangani langsung masalah sindikat penipuan. Satgas 88 akan bertanggung jawab untuk memberikan rincian operasional lebih lanjut.

Share: